Inilah Susunan Lengkap Pengurus PDIP Periode 2025-2030, Setelah Hasto Dilantik Mega Jadi Sekjen DPP

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Hasto Kristiyanto resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Sebelumnya, dalam Kongres Keenam di Bali pada awal Agustus 2025 lalu, posisi Sekjen PDIP sempat dikosongkan dalam struktur baru kepengurusan partai banteng periode 2025-2030  .

"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, dalam keterangan resminya, Kamis.

Mantan aktivis 1998 itu menuturkan, sejumlah nama yang belum dilantik pada Kongres di Bali, di antaranya adalah Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

Lalu, Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Dolfie OFP sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal, serta Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM.

Kemudian, Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan, serta Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," ujar Adian.

Nama Hasto Kristiyanto bukan nama asing di kepengurusan pusat PDIP.

Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2014 menggantikan politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Sosok Lain yang Juga Dapat Amnesti Prabowo Selain Hasto, Alasan Pembebasan Terungkap

Namun, jabatan itu baru resmi diteken pada Kongres IV PDIP 2015.

Di bawah Hasto PDIP memenangkan Pemilu 2019.

Akan tetapi karier politik Hasto sempat tersandung kasus suap Harun Masiku dan ditahan KPK pada 20 Februari 2025. 

Selama berada di tahanan, Megawati tetap mempercayakan Hasto sebagai Sekjen PDIP. 

Lalu Hasto sempat divonis 3,5 tahun penjara di kasus suap mantan Komisioner KPU dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku.

Meski demikian, penahanan Hasto tak berlangsung lama.

Hasto menerima grasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian pada Jumat, 1 Agustus 2025, Hasto resmi keluar rutan KPK dan menghirup udara bebas.

Saat itu pada hari yang sama, PDIP menggelar Kongres VI di Bali dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

Hasto Kristiyanto juga langsung terbang ke Bali mengikuti kongres setelah keluar dari Rutan KPK.

Namun, dalam formatur kepengurusan yang diumumkan 2 Agustus 2025, Hasto terpental dari posisi sekjen.

Saat itu, Megawati sendiri yang menjadi sekjen partai dengan status Plt hingga akhirnya Hasto dipilih kembali sebagai sekjen PDIP.

Kongres ke-VI PDIP kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan.

Sedangkan, anak Megawati, Puan Maharani menduduki posisi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Politik.

Sementara itu, Said Abdullah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Sumber Daya.

Dalam pelantikan itu, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik agar selalu turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat.

“Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

Berikut Susunan Kepengurusan DPP PDIP Hasil Kongres ke-VI:

Ketua DPP

Bidang kehormatan: Komarudin Watubun.

Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto (Bambang Pacul).

Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus.

Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.

Bidang Organisasi: Andreas Hugo P.

Bidang Sumber Daya: Said Abdullah.

Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani.

Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo.

Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah.

Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly.

Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Bidang Kebudayaan: Rano Karno.

Bidang Pendidikan: Puti Soekarno.

Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas.

Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini.

Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto.

Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning.

Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris.

Bidang Bidang Anak: I Gusti Ayu.

Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo.

Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani.

Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti.

Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

Bidang Digital: Prananda.

Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu.

Bidang Kelautan: Rohmin.

Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga.

Bidang Advokasi: Roni Talapesy.

Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.

Wakil Sekjen Internal: Dolfie.

Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto.

Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu.

Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

Bendahara

Bendahara: Olly Dondokambey.

Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen.

Wakil bendahara external: Yuke Yurike.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dan Kompas