Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Protes KJA Pangandaran, Susi Pudjiastuti Video Call Dedi Mulyadi di Hadapan Nelayan: Keberatan

Susi Pudjiastuti video call Dedi Mulyadi protes pembangunan Keramba Jaring Apung di Pangandaran, Jawa Barat.

KOMPAS.com/Candra Nugraha
PROTES - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat video call dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada momen deklarasi pelaku wisata Pangandaran menolak keramba jaring apung di Susi International Beach Strip Pamugaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (13/8/2025). 

TRIBUNJATIM.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyuarakan sikap tegas menolak proyek pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat.

Ia bahkan sempat video call Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Aksi protes tolak KJA juga dihadiri ratusan warga yang terdiri atas nelayan dan pelaku usaha wisata.

Mereka berkumpul di di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025).

Aksi ini juga dihadiri tokoh penting.

Di antaranya Susi Pudjiastuti, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Kapolres Pangandaran AKBP Dr Andri Kurniawan, perwakilan Kodim 0625 Pangandaran, serta sejumlah stakeholder pariwisata.

Baca juga: Susi Guru SD Lemas Rp 55 Juta Lenyap, Dulu Bayar untuk Jadi PPPK Kini Lolos Murni, Tuntut Keadilan

Momen Video Call Dedi Mulyadi

Di tengah aksi, perhatian warga tertuju pada Susi Pudjiastuti yang menghubungi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui video call.

Percakapan itu dilakukan di hadapan para peserta aksi, memperlihatkan dukungan penuh dari sang gubernur.

"Tadi pak KDM sudah mendukung total menolak (KJA di Pantai Timur) 100 persen," kata Susi kepada wartawan, dikutip dari Tribun Jabar.

Meski begitu, Susi mengingatkan izin proyek sudah terlanjur diterbitkan, sehingga diperlukan langkah hukum agar rencana tersebut tidak dilanjutkan.

"Nanti ada nota keberatan yang sudah diserahkan ke ibu Bupati Pangandaran. Nanti dari ibu Bupati disampaikan ke Bandung," ujarnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat video call dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada momen deklarasi pelaku wisata Pangandaran menolak keramba jaring apung di Susi International Beach Strip Pamugaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (13/8/2025).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat video call dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada momen deklarasi pelaku wisata Pangandaran menolak keramba jaring apung di Susi International Beach Strip Pamugaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (13/8/2025). (KOMPAS.com/Candra Nugraha)

Bupati Janji Bersama Warga

Bupati Citra Pitriyami menegaskan pertemuan ini menjadi bukti nyata penolakan kolektif dari nelayan dan pelaku usaha di wilayahnya. 

"Kita akan menjaga laut. Saya sebagai Bupati Pangandaran menerima aspirasi dan tentu saya akan bersama masyarakat," ucapnya.

Ia mengaku sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jabar untuk membahas masalah serupa.

"Saya sudah menghadap ke sana, dan beliau siap bersama sama kita. Dan barusan ibu Susi Pudjiastuti sudah komunikasi langsung melalui video call dengan pak Gubernur dan sudah didengar oleh semuanya bahwa pak gubernur siap mendukung kita semua," jelasnya.

Bupati juga mengingatkan warga agar tetap menjaga suasana kondusif.

"Jangan anarkis, yang penting tujuan kita tercapai. Jangan sampai kita anarkis tapi merugikan kita sendiri. Jika perlu ke pak KDM lagi, saya siap," tegasnya.

Baca juga: Cerita Bu Susi Guru Honorer SD, Hidup Sebagai Single Mom, Jadi Korban Pungli Rp55 Juta untuk PPPK

Alasan Penolakan

Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) menyatakan KJA bertentangan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang menempatkan Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan.

Dari total 91 kilometer garis pantai, hanya Pantai Pangandaran dan Batukaras yang dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari, termasuk Pantai Timur yang selama ini menjadi lokasi strategis untuk perahu wisata, water sport, snorkeling, dan diving.

FKP2WP juga menilai KJA melanggar regulasi nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jabar terkait tata ruang laut, yang menetapkan Pantai Timur sebagai kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Lokasi tersebut juga merupakan area tangkap nelayan tradisional secara turun-temurun.

Baca juga: Hasan Nasbi Respon Teror Kepala Babi Dimasak, Susi Pudjiastuti: Berhenti Wakili Pemerintah Bicara!

Dalam pertimbangannya, FKP2WP menyebut KJA berpotensi:

  • Merusak estetika dan daya tarik Pantai Timur.
  • Menghalangi atraksi wisata bahari.
  • Mengganggu roda perekonomian masyarakat dan pelaku pariwisata.

"Keberadaan KJA akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, menghambat aktivitas nelayan, dan menurunkan daya saing pariwisata daerah," ujar Koordinator Aksi, Iwan Sofa.

Pernyataan resmi penolakan tersebut dibacakan di hadapan Susi Pudjiastuti, Bupati Citra Pitriyami, dan para pejabat terkait, sebelum akhirnya diserahkan secara langsung kepada Bupati untuk diteruskan ke pemerintah provinsi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved