Imbas Ngotot Melarang Study Tour, Dedi Mulyadi Diancam Pemakzulan, Gubernur Jabar Merespon

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jabar (Jawa Barat) Dedi Mulyadi kini diancam upaya pemakzulan setelah ngotot melarang study tour siswa sekolah.

Ancaman itu dilontarkan oleh Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB) yang merupakan pelaku usaha pariwisata.

Rencananya SP3JB bakal mengajukan upaya pemakzulan jika tak ada titik temu.

Upaya itu bakal dilakukan melalui badan legislatif atau DPRD Jabar.

Baca juga: Selebgram Ngaku Kena Pungli di Kebun Raya, Gubernur Dedi Mulyadi Beri Penjelasan

“Kami melihat sesuai dengan Permendagri ya. Tentang apa namanya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Tentang pemerintahan daerah ya. Di situ ada klausul atau pasal yang bunyinya adalah jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada ekonomi lah ya,” kata Perwakilan SP3JB Herdi Sudardja, Senin (25/8/2025).

“Nah di situ bisa diajukan pemakzulan. Jadi sesuai dengan ketentuan lah,” sambungnya.

Herdi mengatakan proses pengajuan pemakzulan terhadap Dedi Mulyadi memerlukan proses yang panjang.

Namun, Herdi memiliki keyakinan dan bukti kuat agar pemakzulan terhadap mantan bupati Purwakarta itu dapat dilakukan oleh DPRD.

Tunda Aksi Unjuk Rasa

Rencana aksi unjuk rasa Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) hari Senin (25/8/2025), batal digelar.

Aksi yang seharusnya menolak kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tentang Larangan study tour ini ditunda karena SP3JB sepakat berdialog langsung dengan Gubernur. 

Larangan study tour itu bermula dari beberapa insiden tragis yang melibatkan rombongan study tour atau perpisahan sekolah.

Puncaknya adalah musibah kecelakaan maut bus rombongan sekolah SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat di Ciater, Subang, 11 Mei 2024.

Setelah membatalkan unjuk rasa pada 25 Agustus 2025, S-P3JB meminta Dedi Mulyadi merevisi surat edaran, khususnya agar tidak ada pelarangan total jika kegiatan wisata tersebut murni inisiatif siswa dan orang tua.

Ketua SP3JB, Herdis Subarja mengatakan, penundaan aksi itu dilakukan karena masih berkoordinasi dengan para pihak.

"Bukan pembatalan sih, surat kita yang saya pegang itu penundaan, jadi tidak batal aksi," kata dia, Senin (25/8/2025).

Koordinasi, kata dia, dilakukan mulai dari pengusaha, pekerja serta Kepolisian yang meminta agar aksi demonstrasi tidak memakai bus, karena berpotensi melumpuhkan lalu lintas di Kota Bandung. 

Herdis pun mengaku tidak ada intervensi dari pihak manapun, terkait penundaan aksi unjuk rasa.

Bahkan, Herdis sempat bertemu langsung dan berdialog dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait larangan studi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Herdis sudah meminta kepada Dedi Mulyadi agar melakukan revisi dalam surat edaran (SE) tentang larangan studi tour.

"Kita sepakat dengan piknik dibungkus studi tur itu dilarang, kita sepakat. Akan tetapi kalau ada siswa sekolah dan orang tua siswa ingin piknik, ini kita tidak mau ada pelarangan piknik," katanya.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi mengaku mendapat informasi bahwa aksi protes terkait larangan study tour tersebut diputuskan tidak jadi dilaksanakan.

"Saya mendapat informasi bahwa rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, di halaman Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat," katanya, Minggu (24/8/2025).

Ia berharap agar para pelaku wisata bisa menemukan cara lain untuk membangkitkan industri tanpa harus melibatkan anak-anak sekolah sebagai obyek pariwisata.

"Semoga kawan-kawan SP3JB senantiasa sehat dan bisa menemukan jalan yang terbaik untuk peningkatan industri pariwisata Provinsi Jawa Barat, sehingga kegiatan kepariwisataan mengalami peningkatan, tanpa melibatkan anak-anak sekolah sebagai obyek kepariwisataan,” ucapnya.

Dedi menegaskan, keputusan melarang study tour adalah untuk melindungi orangtua siswa dari beban finansial kegiatan tersebut.

"Semoga kita semua bisa menjadi jalan yang baik. Jalan yang terbaik untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan kepentingan para pekerja industri kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id