Anaknya Tak Lolos Seleksi, Warga Demo dan Labrak SMP Negeri Ini, Ancamannya Menakutkan

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Mujib Anwar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Puluhan warga RW 07 Desa Sidokepung, Buduran, saat mengepung dan mendemo SMPN 2 Buduran, Sidoarjo, Selasa (11/7/2017).

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Puluhan warga RW 07 Desa Sidokepung, Buduran, mengepung dan mendemo SMPN 2 Buduran, Sidoarjo, Selasa (11/7/2017).

Mereka meminta pihak sekolah untuk memasukan anak-anak mereka ke sekolah tersebut di tahun ajaran 2017/2018 melalui program Bina Lingkungan (BL).

Kepada awak media, perwakilan warga Sukisno (42) mengatakan ada 10 anak warga RW 07 yang sudah mendaftar di sekolah tersebut, namun tidak lolos seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) reguler.

Padahal, lanjutnya, tiap sekolah negeri memiliki program BL untuk menampung anak-anak di sekitar sekolah tersebut berdiri.

"Tiap sekolah punya program BL itu. Pagu dan penilaiannya berbeda dengan PPDB biasanya. Ini anak-anak kami malah tidak diloloskan," kata Sukisno.

Baca: Momen Penerimaan Siswa Baru, Tim Saber Pungli Datangi Sekolah, Ini yang Mereka Lakukan

Warga RT 29 RW 07 ini menuturkan SMPN 2 Buduran berada di wilayah RW 07 Desa Sidokepung. Pihaknya meminta pihak sekolah mengakomodir keinginan warga dengan cara memasukan 10 anak tersebut.

Sukisno menerangkan saat pendirian sekolah tersebut pada 1984, ada kesepakatan antara warga dengan pihak sekolah.

Warga bersedia menjual sebagian lahan sawahnya dengan harga murah, namun ke depannya anak-anak warga bisa sekolah di SMPN 2 Buduran melalui jalur khusus.

"Pemilik lahannya masih ada sampai sekarang. Namun realisasi kesepakatan itu tidak dipenuhi. Kami menuntut janji tersebut," sambungnya.

Baca: Atasi Rendahnya Minat Baca Siswa SMA Rendah, Mahasiswa UM Buat Buku Sastra Unik ini

Sukisno menjelaskan program BL memiliki pagu 5 persen dari total pagu sekolah. Total pagu SMPN 2 Buduran sendiri sebanyak 288 kursi.

"Berarti ada 14 kursi khusus untuk warga. Kami minta itu," tegasnya.

Seorang pemilik lahan, M Salim (50), menambahkan orangtuanya rela menjual lahan sawah di pinggir Jalan Raya Sidokepung kepada Pemkab Sidoarjo yang dalam hal ini Dinas Pendidikan (Dindik) Sidoarjo untuk dibangun sekolah.

Tanah itu dijual di bawah harga pasaran kala itu, dengan perjanjian tak tertulis bahwa anak-anak warga bisa masuk sekolah tersebut dengan mudah, terutama warga RW 07.

Halaman
12

Berita Terkini