Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan perangkat desa se Jawa Timur yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berkumpul di Hotel Utami, Senin (5/2/2018).
Acara ini merupakan kegiatan Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo selaku Dewan Pembina PPDI Jawa Timur dan Dewan Pembina PPDI Pusat Khofifah Indar Parawansa.
Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan banyak permasalahan perangkat desa yang mereka alami. Yang pertama adalah permasalahan status.
"Perangkat desa ini tidak memiliki SK, lalu juga dalam KTP pun perangkat desa tidak masuk ke pekerjaan apa, masuknya lain-lain," ucapnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa banyak perangkat desa yang gajinya di bawah Rp 1,7 juta. Perangkat desa di Lamongan itu gajinya baru Rp 1,1 juta.
Baca: BREAKING NEWS -12 Anggota DPRD Kota Malang Diperiksa KPK di Polres Batu
PPDI sudah pernah melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi saat masih mencalonkan sebagai presiden. Namun sampai ini janji tersebut belum bisa terwujud dan tidak terwujud.
"Sampai saat ini Presiden Jokowi belum pernah mau menerima kami meski kami sudah berupaya untuk ketemu langsung, oleh sebab itu kami meminta agar Bu Khofifah bisa membantu memfasilitasi kami untuk bisa bertemu presiden," kata Mujito.
Ia mengatakan suara PPDI untuk satu pasangan calon. Namun pihaknya ingin agar apa yang menjadi hak para perangkat desa bisa dibantu untuk diperjuangkan.
Baca: BREAKING NEWS - KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Jombang, Dijaga Ketat Belasan Polisi
Mujito mengatakan, PPDI akan memberikan waktu paling tidak dalam waktu satu bulan Khofifah selaku Dewan Pembina PPDI Pusat, bisa membantu memfasilitasi untuk segera bertemu dengan presiden.
"Dalam waktu satu bulan ini kami harap bu Khofifah bisa membantu kami untuk memfasilitasi PPDI untuk bertemu dengan presiden," kata Mujito. (Fatimatuz Zahroh)