Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.
Pada pernyataannya, Wiranto berharap KPK menunda penetapan tersangka pada calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak meski diduga terlibat kasus korupsi.
"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada.
(Jual Sepatu Trail Rp 4,1 Juta di Facebook, Pemuda ini Tertampar Malu dan Dipenjara)
Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.
Sehingga, Wiranto menyampaikan afar pengumuman tersangka KPK agar diundur setelah pilkada selsai.
Menangapi berita itu, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu, memosting sebuah cuitan soal aksi Wiranto yang menginginkan agar KPK tunda pengumuman calon pilkada yang menjadi tersangka KPK.
"Wiranto Minta KPK Tunda Pengumuman Tersangka Cakada (calon kepala daerah)"
Melihat postingan tersebut Mahfud MD hanya membalas 1 kata tanpa emot apapun.
Cuitan yang dilontarkan Mahfud MD seakan-akan menunjukkan ekspresi terkejut.
(Dengar Orang Bicara Saat Lagi Tiduran, Deni Hajar Kakek Kani Hingga Babak Belur)
Netizen yang melihat postingan tersebut sontak meninggalkan komentar:
@Syarman59: Harusnya Calon Kepala Daerah tersangka korupsi harus di diskualifikasi.
#RevisiUUPilkada
@ferypurnamaajie: Kenapa kalo bermasalah musti ditutup2i? Rakyat itu mau pilih pemimpin yg amanah, bisa dipercaya. Nah kalo gini, bisa jadi rakyat jadi milih pemimpin brengsek.
@Marsuci4: Timang-bijaksana-luruskan indonesia bebas noda.