Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN – Ratusan warga dan sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura menggelar unjuk rasa ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan, di Jl Raya Panglegur, Pamekasan, Kamis (22/3/2018).
Mereka menuntut pihak BPJS Kesehatan transaparan, baik kepada camat maupun kepada kades, dalam memberikan data masyarakat miskin sebagai peserta BPJS program bantuan iuran (PBI) yang disubsidi pemerintah.
Sebab, di lapangan, ditemukan banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan BPJS PBI.
Menurut warga, pada 2015 lalu, BPJS dapat melayani satu orang warga atau satu anggota keluarga yang menjadi peserta BPJS Mandiri kelas III dengan waktu cepat satu hari langsung aktif, cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu kepala dusun (kadus), kades, camat dan rekomendasi dinas sosial.
Namun, pada 2016 lalu, BPJS tidak bisa lagi melayani satu orang atau satu anggota keluarga, namun diharuskan semua anggota keluarganya yang ikut.
“Nah, sejak awal 2017 lalu, mereka yang mendaftar, tidak langsung aktif satu hari, melainkan masih harus menunggu 14 hari. Padahal, kartu BPJS itu dibutuhkan untuk keperluan pengobatan sesegara mungkin,” tegas Zainal, Koordinator Aksi.
Kirim Surat Cerai dari Luar Negeri, Rumah TKW ini Langsung Dibuldoser Suami
Inilah Kronologi Lengkap Kasus yang Menjerat Zaini, TKI Bangkalan yang Dieksekusi Mati di Arab Saudi
Selain itu, selama ini terdapat perubahan pelayanan yang tidak dilakukan sosialisasi lebih dulu. Bahkan, data kepersertaan BPJS tidak dapat diakses.
Ini bisa jadi, lantaran BPJS tidak menginformasikan kepada desa mengenai data masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.
Sementara sistem yang berbasis apilikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mobil dari BPJS tidak relevan dengan sistem aplikasi yang digunakan pihak BPJS. Sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses pemanfaatan layanan BPJS.
“Kami minta BPJS mensosialisasikan setiap perubahan pelayanan BPJS kepada camatan dan kades berkaitan dengan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang menderita sakit. Selain itu, tolong beri kami data masyarakat miskin yang mendapat subsidi. Baik yang dibiayani APBN atau dibiayi daerah,” sergah Zainal.
Modal Akun Lanange Jagat, Pemuda ini Dengan Vulgar Tawarkan Wisata Olah Rasa
Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pamekasan, Mohammad Ismail Marzuki, saat menemui pengunjuk rasa mengatakan, untuk pengaktifkan kartu BPJS yang sebelumnya bisa satu hari dan kini menjadi 14 hari, merupakan kebijakan BPPS pusat.
Sementara terkait kesulitan masyarakat mendaftar kini sudah dipermudah dengan JKN mobil.