Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Ratusan guru honorer K2 dari berbagai sekolah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin (24/9/2018).
Mereka memulai aksi unjuk rasa sekira pukul 09.00 hingga 12.00.
Mereka mengutarakan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Tuntutan tersebut diantaranya pemberian tunjangan yang laik bagi para guru honorer.
Luluk Sri Wahyuni (39) salah satu guru yang mengikuti aksi unjuk rasa mengungkapkan, gaji dan intensif yang diberikan tak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
• 5 Fakta Baru Tewasnya The Jak, Cara Bobotoh Ketahui Identitas Haringga Sirla hingga Pengakuan Pelaku
Ia menyebutkan, per bulan ia mendapatkan upah Rp 350.000. Sedang jam kerja Luluk lebih dari 20 jam.
Nominal gaji Rp 350.000 yang diterima Luluk sapaan akrabnya tak didapatkan dengan instan, melainkan berjenjang.
"Saya menjadi guru honorer tahun 2004. Mulanya saya hanya mendapatkan upah Rp 100.000. tiga tahun selanjutnya dapat Rp 150.000. tahun berikutnya hingga tahun 2018 saya mendapat upah Rp 350.000. gaji segitu tak akan bisa mencukupi biaya sehari-hari," rincinya Tribunjatim.com.
Luluk juga menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan nasib para guru honorer. Hingga 14 tahun mengabdi ia belum mendapatkan haknya yakni menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Kami sudah melakukan kewajiban, tapi mana hak kami. Mohon di dengarkan dan diutamakan yang guru honorer yang sudah lama mengabdi. Saya berharap untuk menjadi PNS tanpa melalui jalur tes. Kami sudah melampirkan data kamu ke Dapodik," paparnya.
• Guru Honorer K2 Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Pemkab Mojokerto, Berikut Empat Tuntutannya
Guru lain bernama Haris Airlangga (60), mengatakan hal senada, ia mendapatkan upah lebih kecil dari Luluk yakni Rp 300.000. Haris sapaan akrabnya sudah mengabdi menjadi guru selama 16 tahun.
"Upah segitu jelas tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari," ucapnya.
Ia berharap, pengangkatan honorer K2 cepat terealisasi dan jangan sampai ada pembatalan.
"Pemerintah butuh pendidikan yang layak dan juga pendidikan yang diharapkan bangsa dan negara. Guru honorer juga sudah sepatutnya diperhatikan," pungkasnya. (Tribunjatim.com/Nen).