Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - 350 GTT (Guru Tidak Tetap) berstatus K2 maupun non K2 se Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Kabupaten Malang melakukan aksi mogok mengajar.
Aksi tersebut juga dilakukan para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari unsur pendidikan di wilayah tersebut.
Elemen GTT dan PTT melakukan mogok mengajar terhitung Rabu (26/9/2018).
Diketahui terdapat beberapa lembaga SD dengan tenaga pendidik di wilayah tersebut masih didominasi GTT.
Diantaranya adalah SDN I Sekarbanyu.
Di sekolah tersbut hanya ada dua orang pegawai negeri sipil (PNS), yang terdiri dari satu Kepala Sekolah dan seorang guru.
Sementara jumlah GTT di sekolah tersebut sebanyak 6 orang dengan jumlah siswa 187 orang.
• Marcello, Putra Diah Permatasari yang Jarang Disorot dan Baru Lulus Sekolah Militer, Intip Fotonya!
Kondisi serupa juga di alami SDN TambakAsri, dengan masing-masing satu PNS yakni Kepala Sekolah dan seorang guru, serta jumlah GTT sebanyak 7 orang.
Sedangkan di SDN 3 Sekarbanyu ada dua orang PNS dan 5 GTT.
"Mogok (mengajar) ini adalah sebagai bentuk protes atas kesejahteraan kita sebagai GTT yang sangat tidak diperhatikan. Akhirnya mereka mogok (mengajar), terhitung sejak kemarin," ujar Misirin Korwil GTT Sumawe ketika dikonfirmasi, Kamis (27/9/2018).
Akibat aksi mogok mengajar tersebut, para murid terpaksa tidak mendapatkan jam pelajaran dari gurunya.
• Beredar Video Jusuf Kalla Joget Tik Tok Bareng Cucu, JK Beri Pengakuan Seusai Viral: Oh Itu Spontan
Misirin menambahkan, ketidakpuasan soal regulasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 juga jadi pemicu aksi mogok kerja GTT dan PTT.
Terutama, bagi GTT/PTT yang sudah mengabdi puluhan tahun.
"Mereka menganggap tidak puas soal sistem perekrutan CPNS. Harusnya (GTT) diangkat langsung, terlebih mereka sudah mengabdi sangat lama," tuturnya.
Apalagi gaji para GTT dan PTT menurut Misirin tidak manusiawi, yakni sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu per bulan.