Dukung Spin Off Bank Umum Syariah, DPRD Jatim Setuju Pemprov Gelontor Rp 200 Miliar dari APBD

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jatim yang mendorong Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) untuk lepas dari induk usaha atau spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Bahkan, DPRD Jatim membuka kemungkinan untuk menyetujui usulan Pemrov yang akan menggunakan sebagian anggaran APBD 2019 sebagai modal spin off tersebut.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah, untuk bisa mendirikan BUS, memang diwajibkan untuk memiliki modal sebesar Rp 1 triliun.

Berdasarkan penjelasan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan, modal inilah yang selama ini menjadi hambatan pembentukan BUS di Jatim.

Menurutnya, Pemrov Jatim melalui Bank Jatim selama ini baru menjanjikan akan membentuk BUS.

"Saya hitung sudah tiga kali pernyataan ini disampaikan sejak 2016 silam, namun hingga kini belum terealisasi. Tak bisa dipungkiri bahwa APBD Jatim tak bisa menyediakan anggaran sebesar itu," kata Irwan ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (2/11/2018).

Namun, mengacu kepada rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyediaan modal tersebut bisa dilakukan secara bertahap.

Syaratnya, Provinsi harus memiliki Perda yang mengatur Penyertaan Modal dari Pemrov dalam pembentukan BUS tersebut terlebih dahulu.

Oleh karenanya, pihaknya kini bersiap menyusun Perda Penyertaan Modal untuk BUS.

Hal inilah yang sekaligus membuat pengesahan APBD 2019 yang senilai sekitar 30 triliun ditunda.

Selama sembilan tahun terakhir, APBD disahkan di tiap 10 November. Namun, khusus untuk tahun terakhir Gubernur Jatim, Soekarwo menjabat, akan diundur menjadi 28 November 2018.

"Rancangan Perda Penyertaan Modal mulai diajukan pada 5 November dan akan dibahas selama 23 hari sebelum disahkan," kata Irwan yang juga Ketua Fraksi PKS ini.

Di tahun pertama (tahun 2019), Pemrov Jatim akan menganggarkan Rp 200 miliar.

Sisanya akan diambilkan dari APBD tahun sesudahnya. Penyusunan spin-off tersebut dapat dilakukan hingga tahun 2023.

Menurut Irwan, pembentukan BUS sangat mendesak. BUS diharapkan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.

Selain itu, BUS diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perbankan di Jatim hingga 50 persen.

"Selain itu, aspirasi juga datang dari masyarakat yang mendorong untuk segera menyiapkan BUS di Jatim," tegasnya. (Bobby Koloway)