Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 33,41 triliun.
Persetujuan disampaikan secara kompak sembilan fraksi di DPRD Jatim, melalui pandangan umum fraksi di sidang paripurna, Rabu (28/11/2018) di Gedung Indrapura, Surabaya.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, dari total APBD Pemprov Jatim 2019 sebesar Rp 33,41 triliun, peruntukannya untuk mendukung program prioritas Pemrov Jatim ke depan.
• Kecewa Kontraktor dan Uang Rp 610 Juta Tak Terbayar, Pemodal Bongkar Proyek Gedung SDN di Sidarjo
Menurut Pakde Karwo, fokus pemerintah kedepan akan mengarah pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Lebih konkret, hal ini menyangkut empat bidang pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib.
Yakni, pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban (trantib), dan pembangunan sosial. "Dari empat hal ini, yang menjadi basisnya adalah pendidikan dan kesehatan," tegasnya, ditemui seusai Sidang Paripurna DPRD Jatim.
Hal itu menjadi prioritas pemerintah kedepan sebagai bentuk antisipasi beberapa potensi masalah kedepan. Di antaranya untuk mengantisipasi menyongsong bonus demografi.
• Digelar di Surabaya, Tunangan Pasangan Crazy Rich Surabayan Jusup-Clarissa Habiskan Biaya Miliaran
Yang mana, untuk usia 15-64 tahun akan mencapai 69,70 persen. Menurut Pakde Karwo, menyongsong bonus demografi, pemerintah harus menyiapkan kualitas SDM yang mumpuni.
"Kalau SDM-nya tidak baik, maka akan menjadi bencana bukan bonus. Maka kemudian, SDM-nya harus baik melalui pendidikan yang baik," tandas Gubernur Jatim dua periode ini.
Pakde Karwo menilai pertumbuhan populasi usia produktif yang menurun akan mengakibatkan basis pendapatan perkapita melandai.
"Pendapatan perkapita di 2019, mungkin akan sekitar 4100 USD dengan kurs dolar Rp14.500 perdolar. Kalau ingin bertambah, SDM akan menjadi acuan," katanya.
• Program Bantuan Pangan Non Tunai di Jombang Beri Paket Telur Busuk, DPRD Tuding Ada Permainan
Apabila kualitas SDM tak meningkat, maka dikawatirkan akan terjebak sebagai daerah pendapatan menengah (middle income trap). Situasi ini ini telah dialami di beberapa negara berkembang, seperti Brasil dan Argentina.
Berbeda halnya dengan Korea Selatan dan Taiwan yang cenderung sukses mengatasi hal ini. "Kegagalan Argentina, Brasil, Afrika Selatan, serta suksesnya Korea Selatan dan Taiwan itu karena SDM," katanya.
Oleh karena itulah, sektor pendidikan akan menjadi salah satu hal peningkatan SDM. Apalagi, SMA dan SMK saat ini berada di bawah kewenangan pemrov.
Di luar itu, pihaknya akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jiwa wirausaha. Utamanya, melalui pendidikan vokasi dan permodalan.
• Oknum LSM dan Wartawan Pelaku Penembakan di Sampang Hingga Korbannya Tewas Akhirnya Ditangkap
"Peningkatn SDM itu berbasis tiga hal. Yakni, pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill), dan jiwa wirausaha (enterpreunur). Tiga hal ini harus menjadi satu," tegasnya.
Kedepan, pemerintah akan mendorong konsep pembiayaan usaha mikro melalui lewat bank. Sebab, dengan melalui sistem peminjaman di bank, akan ada kehati-hatian dalam menggunakan pinjaman.
Berbeda halnya, kalau diberikan dalam bentuk bantuan (charity). "Misalnya, kita bicara penggemukan sapi. Kalau sumbangan, dalam dua tahun sapinya dijual, jadi sepeda motor. Sebab, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan sapi itu," kata Pakde Karwo.
Untuk APBD 2019, anggaran yang akan digunakan di sektor pendidikan mencapai Rp 5,87 triliun dari total APBD yang senilai Rp 33 triliun (19 persen). Anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk tunjangan profesi guru (Rp1,185 triliun), belanja pembangunan (Rp 1,52 trilun), dana BOS (Rp 1,93 triliun), serta PPK-BLUD 20 SMK senilai Rp 84,165 persen.
• Baru Dipasang di Blitar, Patung Bung Karno yang Habis Anggaran Miliaran Langsung Diminta Dibongkar
Selain itu, pada Juli 2019, pemrov juga akan memberikan bantuan insentif untuk GTT dan PTT dengan total Rp224,81 miliar. Program itu masih akan ditunjang penguatan sarana prasana untuk sekolah pinggiran dan SMA khusus.
Jatim pada 2019 akan menggunakan Rp33,41 triliun sebagai belanja daerah. Anggaran ini lebih besar dari anggaran 2018 yang sebesar Rp30,7 triliun.
Sedangkan untuk pendapatan daerah senilai Rp31,82 triliun. Adanya selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut akan mengguanakan pembiayaan netto yang di antaranya mengunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2018 senilai Rp1,91 triliun.
• 30 Tahun Jadi Pengrajin Wayang Kulit di Mojokerto, Cukup 6 Pesanan Sebulan Sudah Untung Rp 6 Juta
Rincian APBD Pemprov Jatim 2019:
Anggaran Pendapatan Daerah: Rp 31.819.102.731
Penerimaan biaya dari Silpa: Rp 1.916.631.069.216
Pengeluaran pembiayaan: Rp 323,8 miliar
Pembiayaan Netto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran): Rp 1.592.831.069.000
Anggaran Belanja Daerah: Rp 33.411.933.801.035
Defisit anggaran diambilkan dari pembiayaan netto: Rp 1.592.831.069.000
(Bobby Koloway)