Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iswiyanti Widyawati menyayangkan adanya 11 rumah sakit di Jatim yang belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan untuk tahun 2019.
Menurut Iswi, sapaan akrab Iswiyanti Widyawati, kesalahan tersebut bukan hanya terletak pada pihak rumah sakit saja namun BPJS Kesehatan juga harus mengevaluasi fasilitasi akreditasi terhadap rumah sakit tersebut.
"Biaya untuk survei akreditasi itu besar, kita harus menyiapkan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk seminar dan workshop, dan persiapan-persiapan yang lain," kata dokter yang bertugas di RSIA Lombok Dua Dua, Jalan Flores, Surabaya ini, Kamis (3/1/2018).
• Masa Akreditasi Habis, 11 Rumah Sakit di Jatim Belum Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan di Tahun 2019
Sementara itu, Iswiyanti Widyawati mengatakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit juga sering terlambat.
Sehingga rumah sakit yang tidak mempunyai cadangan kas besar akan kesulitan untuk mengelola biaya operasional selanjutnya.
"La untuk operasional saja susah, apalagi untuk akreditasinya," ucap Iswi.
Caleg DPR RI dari Dapil Jatim I ini juga mengatakan skema penalangan dana BPJS Kesehatan dengan meminjam dana dari bank dianggap tidak menyelesaikan masalah.
"Pinjam bank itu siapa yang mau tanggung jawab, misal nya yang tanda tangan Direktur rumah sakitnya, sudah terlanjur pinjam tapi BPJS Kesehatan belum membayar, yang dikejar kan Direktur rumah sakit nya itu, bukan BPJSnya. Jadi harus jelas mekanisme nya dan Penanggungjawab nya, dan kalau saya lihat selama ini kan cuma imbauan saja," pungkasnya.