Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pada pemerintah daerah di kabupaten kota untuk sinergi dengan KPU terkait teknis penyelenggaraan coblosan Pemilu 17 April 2019 yang kian dekat.
Khofifah menyebut pemerintah juga harus ikut menjamin agar kesiapan penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan lancar, aman dan nyaman.
"Saya sampaikan agar ada koordinasi Satlinmas dan dikomunikasikan dengan baik bersama Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengidentifikasi layanan apa yang memungkinkan kita bisa memberi layanan yang mumpuni. Layanan apa? Misalnya genset, sebagai antisipasi kalau listrik padam, atau di daerah yang tidak menggunakan listik bisa juga gunakan petromax," kata Khofifah, Rabu (3/4/2019).
• Hadiri Acara Maulid Nabi, Gubernur Khofifah Ajak Umat Doakan Pemilu 2019 Berjalan Lancar
• Khofifah Indar Parawansa Resmikan Kartu Jatim Berdaya, Pengusaha Dapat Pinjaman Lunak Bunga 6 Persen
Dengan begitu semua bisa ikut melakukan identifikasi apa yang dibutuhkan di setiap TPS agar tidak ada teknis penyelenggaraan yang terganggu.
Selain itu Khofifah juga menyebutkan masalah luasan TPS yang juga harus diantisipasi oleh KPU.
Pasalnya di Pemilu serentak ini akan ada berpotensi ada peningkatan jumlah saksi.
Khofifah menerka, jumlah saksi di setiap TPS bisa mencapai 50 orang.
Terutama jika setiap parpol di masing-masing tingkatan mengirimkan saksi di setiap TPS.
"Tentu akan ada saksi capres no 1, lalu saksi capres no 2. Dan sekarang partai ada 16, kalau setiap partai mengirimkan satu prang saksi untuk pileg tingkat 1, lalu untuk tingkat dua di TPS juga ada saksi sendiri, belum lagi kalau DPD juga mengirimkan saksi, maka satu TPS bisa 50 orang bahkan lebih untuk saksi saja," tegas Khofifah.
Untuk itu, Khofifah meminta agar luasan TPS juga harus menjadi perhatian penyelenggara Pemilu.
Jangan sampai jumlah saksi yang berlipat dalam Pemilu serentak ini tidak diantisipasi dengan luasan TPS yang layak.
"Karena beda, dulu kalau Pilgub saksinya sedikit karena kandidatnya hanya dua. Ini partainya saja ada 16, belum partai lokal. Maka antisipasi hal teknis sebagai upaya semua bisa berjalan aman dan nyaman harus diperhatikan, minimal semua saksi harus masuk dalam tenda TPS," tegas Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya momen pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.
• Kondisi Terkini Ani Yudhoyono Terungkap Saat Dijenguk Ibas, Istri SBY Terlihat Ada Perubahan?
• Syahrini Makin Kaya Setelah Dinikahi Reino Barack? Intip Kerajaan Bisnisnya, Sampai Punya 56 Cabang!
Pasalnya momen ini menentukan pembangunan di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional.
Sebab dalam Pemilu serentak nanti juga ditentukan pemilihan DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi, dan juga DPR RI, DPD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.