Baca tanpa iklan
Dalam paparan rapat terbatas presiden dan jajarannya disebutkan bahwa yang akan dipindah hanyalah aspek pemerintahan administrasi.
Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.
"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.
Anies Baswedan juga menilai, rencana pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?
Jokowi: Sejak Era Presiden Soekarno, Pemindahan Ibu Kota Timbul Tenggelam Tak Pernah Diputuskan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno dan berlanjut hingga era saat ini.
"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Jokowi.
Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.
Diketahui, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.
Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.
Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.