Baca tanpa iklan
"Artinya, semua pihak harus mengakui itu kalau ada masalah-masalah ya salurkan ke hukum, ke lembaga yang sudah disiapkan ada MK, DKPP, ada Bawaslu dan Gakumdu," kata Wiranto saat membuka Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019) kemarin.
Dalam hal ini, Wiranto juga berharap agar semua pihak bersinergi untuk memahami permasalahan sekaligus semua pihak membantu untuk menyadarkan masyarakat bahwa Pemilu 2019 sudah selesai.
Menurut Wiranto, siapapun nanti pemenangnya kita semua harus menghormati hasil yang telah diputuskan oleh KPU RI.
"Kalau tidak puas, para caleg juga, silahkan ada lembaganya. Para capres juga kalau tidak puas ada lembaganya. Saya punya pengalaman kalah bolak balik tidak papa, sampai saat ini masih sehat saja," imbuh Wiranto.
"Saya ikut capres kalah, ikut cawapres kalah, tidak papa. Alhamdulilah saya masih laku dipakai tenaganya oleh negara. Kalau semua mau jadi presiden, nanti yang diperintah siapa," sindir Wiranto.
Respons KPU RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tuduhan terkait banyaknya kesalahan terjadi saat penginputan data selama proses rekapitulasi hitung suara Pemilu 2019 yang mana tak dilakukan perbaikan.
Dalam hal ini, Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari angkat suara dengan memberikan pernyataan seharusnya KPU meminta pihak yang menuduh tersebut untuk membuktikan secara jelas dan seperti apa hasil input data yang salah.
"Jadi kalau ada yang ngomong 'suara kami segini, kenapa suara kami segini?' Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," kata Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).
• 8 Fakta Wanita Penyebar dan Perekam Video Penggal Jokowi, Tak Keluar Rumah Sejak Viral di Medsos
Hasyim Asyari juga mengonfirmasi bahwa tuduhan-tuduhan tersebut sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara di setiap tingkatan baik baik dari tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan.
"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional)," kata Hasyim.
Kemudian, Hasyim menambahkan, kepada BPN agar bisa memberi bukti kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan data yang kuat.
Bilamana BPN tidak mampu memberikan pembuktian, maka tuduhan tersebut tidak benar adanya.
"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," imbuhnya.
Ternyata, Komisioner KPU RI, Ilham Saputra membenarkan pernyataan Hasyim Asyari sekaligus mempersilakan seluruh peserta Pemilu termasuk BPN untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu.