Kanal

Ratusan Kades Ngluruk ke Kantor Pemkab Kediri, Tuntut Pemkab Gelar Pilkades Serentak di 250 Desa

Massa kepala desa yang unjuk rasa ke Kantor Pemkab Kediri menuntut digelar pilkades serentak di 250 desa, Rabu (9/7/2019) - SURYA/DIDIK MASHUDI

Mulai pilkades pertama 2016, pilkades kedua 2018 dan pilkades ketiga 2019. Namun pada pilkades serentak 2019 yang telah dijadwalkan hanya 35 desa, padahal ada 250 kades yang tahun ini bakal habis masa jabatannya.

"Kami khawatir jika 215 desa yang tidak ikut pilkades serentak 2019, bakal masuk periodisasi berikutnya yang dilaksanakan paling cepat 2022," jelasnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kades bakal diisi dengan pejabat kades yang sesuai ketentuan akan diisi oleh PNS. Para kades mendesak pelaksanaan pilkades serentak dapat dilakukan pada Oktober atau November 2019.

"Pelaksanaan pilkades serentak pada 250 desa diharapkan dapat mengeliminasi munculnya perjudian dan kerawanan kamtibmas yang mendompleng kegiatan pilkades," ungkapnya.

Kedatangan massa kades di Kantor Pemkab Kediri diterima Kabag Hukum Sukadi dan Kepala BPMPD Sampurno.

Sementara menurut Sukadi, periodisasi pilkades merupakan kewenangan kepala daerah. Sedangkan penentuan 35 desa yang digelar pilkades hasil inventarisasi dari Kantor BPMPD.

"Soal keinginan para kades supaya pilkades dilakukan serentak akan ditampung dan dibahas dengan tim terkait. Soal hasilnya akan kami sampaikan kepada pimpinan," jelasnya.

Harapan kepala daerah Kabupaten Kediri tetap dalam kondisi yang kondusif dan lebih baik. "Kalau ada Pj (pejabat kades) yang mengangkat merupakan kewenangan bupati," ungkapnya.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim

Berita Populer