Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Yayasan Arek Lintang (Alit) Surabaya, Fatayat, Gusdurian, Arek Feminis dan elemen lain berkumpul geruduk DPRD Jawa Timur pada Selasa (17/9/2019).
Mereka mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebelum masa jabatan DPR RI periode ini habis.
"Dalam KUHP hanya ada dua bentuk kekerasan seksual yang diakomodasi padahal nyatanya ada 15 bentuk kekerasan seksual. Di RUU PKS ada 9 yang diakomodasi, maka kami berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini segera disahkan," ucap orator.
Pengunjuk rasa yang mayoritas mahasiswa tersebut ditemui oleh Ketua Fraksi Parti Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Anik Maslachah.
(Benarkah Jokowi Menolak RUU KPK? Simak 2 Poin Penolakan yang Diklaim Presiden untuk Membela KPK)
Dia ditemani Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP yang juga Wakabid Perempuan dan Anak DPD PDIP Jatim, Erma Susanti.
Di depan pengunjuk rasa baik Anik dan Erma menjelaskan panjang lebar bahwa baik PKB maupun PDIP menyetujui agar RUU PKS segera disahkan.
PKB dan PDIP di Jatim pun sudah mengkomunikasikannya dan menyalurkan aspirasi dari Jawa Timur ke DPR RI.
Namun begitu pengunjuk rasa masih tidak terima.
Mereka ingin bertemu dengan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Buat apa kita bertemu dengan PKB dan PDIP yang sudah sepemikiran dengan kita. Kita ingin bertemu dengan PAN dan PKS yang menentang pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," teriak orator.
(Womens March Blitar Gelar Aksi Damai Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)
Para pengunjuk rasa pun memaksa untuk masuk ke Gedung DPRD Jatim agar bisa bertemu dengan Fraksi PAN dan PKS.
"Merekalah sarang pelaku kekerasan seksual, mereka menolak agar kedok mereka tidak terbongkar," ucap Orator.
(Womens March Blitar Gelar Aksi Damai Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)