Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Muchsin Rasjid
TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN – Teka-teka siapa yang akan ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi ketua DPRD Pamekasan, periode 2019 – 2024 mendatang, kini terjawab sudah.
Yang menarik, PPP menunjuk dua orang untuk memimpin DPRD Pamekasan, mereka yakni Halili dan Fathor Rohman.
Dua-duanya ditunjuk jadi ketua DPRD Pamekasan. Namun keduanya diberikan kepercayaan masing-masing lamanya 2,5 tahun.
Fathor Rohman, mantan Cawabup Pamekasan, menjadi ketua DPRD Pamekasan hanya selama 2,5 tahun.
Kemudian 2,5 tahun berikutnya diberikan kepada Halili, mantan Ketua DPRD Pamekasan, periode 2014-2019.
(Ini Daftar Susunan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Surabaya Periode 2019-2024)
Jabatan ketua DPRD Pamekasan, ini tertuang dalam surat dari DPP PPP kepada DPW Jatim.
Isinya di antaranya merekomendasikan jabatan pimpinan DPRD Pamekasan untuk 2,5 tahun pertama diduki Fathor Rohman dan untuk 2,5 tahun kedua kepada Halili.
Dalam hal ini, yang bersangkutan tetap menduduki jabatan ketua DPC PPP Pamekasan.
Selanjutnya menginstruksikan kepada DPC PPP Pamekasan, untuk segera memproses ketua DPRD Pamekasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan surat ini tembusannya kepada KPU Pamekasan, Bawaslu Pamekasan, ketua DPRD Pamekasan dan DPC Pamekasan.
Ketua sementara DPRD Pamekasan, Halili kepada Tribunjatim.com, Selasa (1/10/2019) mengatakan, rekomendasi jabatan ketua DPRD Pamekasan sudah turun.
Namun masih dalam perjalanan ke DPC PPP Pamekasan sehingga belum diserahkan ke sekretariat DPRD Pamekasan.
(Kawal Demo Buruh di DPRD Jatim, Besok Polda Jatim Akan Kerahkan 3.000 Pasukan TNI-Polri)
Diakui, untuk jabatan wakil ketua DPRD Pamekasan, sudah selesai dan sudah ditetapkan, tapi untuk jabatan ketua DPRD Pamekasan masih belum.
“Inilah kelebihan PPP, sulit ditiru partai lain ada pembagian tugas jabatan ketua DPRD untuk ketua yang lama dan calon ketua yang baru. Dan ini merupakan ihtiar terbaik,” ujar Halili, sambil tersenyum.
Menurut Halili, turunnnya rekomendasi ketua DPRD Pamekasan yang dibagi dua ini, untuk kebaikan bersama.
Sehingga semua pihak harus menerima, tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan.
Halili mengatakan, pihaknya saat itu juga menggelar rapat internal di DPC PPP Pamekasan untuk sosialisasi rekomendasi.
“Untuk jabatan ketua dibagui dua ini, bukan hal yang baru dan bukan hal yang tabu. Di DPR RI saja, tiap tahun bisa diganti. Jadi, apapun perintah partai, saya laksanakan,” kata Halili.
(Ribuan Massa Buruh Geram Bakal Geruduk DPRD Jatim Besok, Tolak Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan)