Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang berencana mensertifikatkan aset pemerintah yang rawan sengketa, termasuk juga aset sekolah di Kota Malang.
Hal itu diucapkan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, seusai memberikan sosialisasi kepada para guru dan kepala sekolah di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Rabu (30/10/2019).
"Nanti akan ada program mensertifikatkan tanah-tanah yang rawan sengketa," ucapnya.
Sutiaji menyebut, saat ini ada 8.000an aset Pemerintah Kota Malang.
1.000 aset di antaranya telah disertifikasi, sedangkan 7.000 aset lainnya belum tersertifikasi.
• Dinas Pendidikan Kota Malang Ajak Sekolah Optimalkan Peran UKS untuk Kesehatan Siswa
• Alasan Hendro Siswanto Tak Diboyong ke Lampung Jelang Laga Perseru Badak Lampung FC Vs Arema FC
Termasuk juga beberapa sekolah negeri maupun swasta di Kota Malang.
Untuk itu, ke depan nantinya Pemkot Malang akan memberikan pembinaan.
"Gini, misalkan ada hibah, nanti akan kami sampaikan kepada yayasan masing-masing," ucapnya.
Meski demikian, hingga kini Pemkot Malang masih belum melakukan pendataan terkait dengan jumlah sekolah yang belum tersertifikat.
"Nanti untuk jumlahnya juga belum. Kami menunggu informasi dari Dinas Pendidikan," ucap Sutiaji.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menyampaikan, hingga kini belum menerima laporan terkait dengan aset sekolah yang belum tersertifikatkan.
• Smart SIM Sudah Mulai Berlaku di Kota Malang, Sementara Terbatas pada Pengajuan Baru & Perpanjangan
• Striker Andalan Arema FC Dipastikan Absen hingga Liga 1 2019 Usai
Namun ia membenarkan, ada beberapa sekokah yang belum memiliki sertifikat.
"Ada beberapa. Tapi saya jumlahnya gak hafal," ucapnya.
Ada beberapa kendala dalam pendataan sekolah-sekolah yang belum memiliki sertifikat.
Seperti orang zaman dulu yang terlalu menggampangkan tanah hibah.