Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen akbar.
Hal tersebut kembali disuarakan saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKS Jawa Timur di Hotel Empire Palace, Jalan Embong Malang, Surabaya, Minggu (15/12/2019).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid yang hadir dalam Rakorwil ini mengungkapkan bahwa rekrutmen ini merupakan kegiatan rutin PKS yang dilakukan setiap periode.
Ia juga membantah bahwa pembukaan rekrutmen akbar pada 2020 ini berkaitan dengan adanya Partai Gelombang Rakyat (Gelora).
"Rekrutmen ini kegiatan setiap periode. Tidak spesifik terkait kondisi tertentu. Ini sikap dasar partai meningkatkan jumlah anggota dan eksitensinya," kata Hidayat saat ditemui pasca pembukaan Rakorwil.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengungkapkan Rekrutmen Akbar PKS yang digelar mulai 2020 mendatang, merupakan refleksi dari capaian hasil Pemilu 2019 di mana PKS mampu meraup pemilih mencapai 11,4 juta orang.
• Tiga Rumah ludes Terbakar Setelah Dilempar Sumbu Api Oleh Orang Tak Dikenal
• Mobil Ertiga di Tabrak Kereta Api di Perlintasan Tanpa Palang Pintu di Mojokerto
• Ini 13 Mobil Mewah Supercar yang Diamankan di Mapolda Jatim
Menurut Hidayat, capaian ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah PKS.
Selain belasan juta pemilih, pada Pemilu 2019 lalu, total jumlah saksi yang terlibat dalam proses pemungutan suara mencapai 800 ribu orang.
Sebagian besar dari para saksi itu, menurut Hidayat, bukan kader PKS.
"Wajarnya mereka inilah yang menjadi kader dan anggota PKS. Mereka target utama. Kalau rekrutmen besar-besaran bisa merekrut seluruh saksi, jumlahnya sudah melebihi target kami," katanya.
Untuk itu, rekrutmen akbar yang dibuka tahun depan, lanjut Hidayat merupakan bentuk apresiasi PKS kepada para saksi.
Walaupun demikian, Hidayat mengakui, jumlah kader yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Jawa Timur tetap dua orang.
Bahkan jumlah kader PKS Anggota DPRD Provinsi pun menurun dari enam kursi ke empat kursi.
Tapi ia kembali menandaskan, bahwa jumlah pemilih PKS meningkat. Selain itu, jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jatim juga meningkat dari 97 ke 104 orang.
"Jadi ini tidak ada hubungannya dengan adanya partai baru atau tidak ada partai baru. Kami hormati, di Indonesia ini ada hak berkumpul dan berserikat. Itu hak konstitusional. Kata kuncinya, PKS terbiasa mengubah tantangan jadi peluang." katanya.