Kilas Balik

Keputusan Telak Soeharto Saat Garuda Bangkrut 7 Tahun, 1 Orang Disuruh Selamatkan, Mafia 'Dibabat'

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Soeharto dan Pesawat Garuda Indonesia.

TRIBUNJATIM.COM - Pernah terjadi saat Garuda Indonesia nyaris dilanda kebangkrutan di era pemerintahan Soeharto.

Kala itu, Soeharto membuat keputusan telak tentang Garuda Indonesia yang dilanda kebangkrutan.

Ada satu orang yang mendapat perintah khusus dari Soeharto.

Kisah Kopassus Nyamar Jadi Mahasiswa KKN, Senjata Dimasukkan Karung Petani, Menyusup Lalu Serang!

Presiden Soeharto. (Ist via Intisari.Grid.ID)

Dilansir dari Surya (grup TribunJatim.com), kisah ini diceritakan oleh Tanri Abeng, Menteri BUMN Republik Indonesia yang pertama, dalam buku berjudul "Pak Harto The Untold Stories"

Tanre Abeng lah yang mendapat perintah khusus dari Soeharto.

Di awal jabatannya sebagai Menteri BUMN, Tanri Abeng dihadapkan dengan beberapa permasalahan, salah satunya tentang Garuda Indonesia.

VIRAL Kamar Kos Tulungagung Rp 15 Ribu/Jam Jadi Tempat Mesum, Fasilitas Janggal, Promosi di WhatsApp

Pada pertemuan empat mata kedua dengan Soeharto, Tanri Abeng mendapat sebuah map dari sang presiden.

“Ini tentang Garuda yang akan dibangkrutkan oleh krediturnya,” kata Soeharto.

“Tugas Saudara menyelamatkannya agar Garuda tidak di-grounded, karena Garuda membawa Bendera Republik.”

Terjawab Alasan Khusus Soeharto Selalu Cari Kopassus Berkaki Satu, Bertempur Habis-habisan di Papua

Tanri Abeng pun mempelajari berkas itu di dalam mobil.

Ternyata saat itu sudah tujuh tahun Garuda Indonesia merugi.

Selama itu kerugian ditanggung maskapai penerbangan nasional itu ditutup dengan utang dolar.

Kondisinya menjadi sangat parah ketika nilai tukar rupiah meroket menjadi Rp 15.000 per dolar AS.

Cerita 3 Jimat Soeharto Diungkap ke Prabowo Subianto Saat Jadi Mantu, Awalnya Dikira Dapat Ongkos

Itulah yang terjadi, di hari kelima Tanri Abeng bertugas sebagai praktisi manajemen di bawah kepemimpinan Soeharto.

Ia sudah harus membenahi kemelut yang begitu kompleks di ranah kerja orang lain.

Menurut Tanri Abeng, data-data dari berkas yang diterimanya memperlihatkan tidak satupun dari direksi Garuda Indonesia saat itu yang tahu duduk persoalannya.

Maka Tanri Abeng berencana mengganti seluruhnya.

Jabat Presiden, Soeharto Ramal Kondisi Indonesia pada Abad 21, Pengamat: Ramalan Soeharto Benar

ILUSTRASI - Dua pesawat milik maskapai Garuda Indonesia nyaris bertabrakan muka atau adu moncong di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Kamis (12/12/2019) (KOLASE TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Tanri Abeng kembali ke kantor yang masih menumpang di Bappenas untuk membicarakannya dengan Marzuki Usman dan Ruru.

Mereka mempunyai pandangan yang sama, namun ada usulan untuk tidak mengganti dirutnya.

Hal ini lantaran dirut Garuda Indonesia saat itu adalah mantan ajudan Soeharto yang baru saja ditempatkan di sana.

Konon tidak ada yang bisa menggeser mantan ajudan yang ditugaskan Soeharto di suatu tempat.

Namun situasinya saat itu mengharuskan Tanri Abeng untuk memilih seorang praktisi yang kompeten dan disukai pasar.

Ia memutuskan mengambil risiko itu.

Tembakan Meletus, Pengawal Ungkap Cara Soeharto Hadapi Detik-detik Mencekam Jumpa Pers di Bosnia

Terus terang Tanri Abeng merasa gugup pada pertemuan empat mata ketiga dengan Soeharto, tetapi ini harus cepat.

Tanri Abeng kemudian kemukakan usulan pembenahan Garuda Indonesia selengkapnya kepada Soeharto.

Soeharto mendengarkan, kemudian ia tersenyum dan mengatakan, “Mengapa hanya dirutnya? Diganti seluruh direksi, di situ sudah lama ada mafia.”

Hari itu juga Soeharto menyetujui penggantian Dirut Garuda Indonesia beserta jajaran direksinya.

Langkah tegas Soeharto juga tampak saat ia melakukan pembenahan di BUMN lain yakni Pertamina.

Kisah Tien Soeharto Pernah Nyuekin Ayah Prabowo, Setahun Lamanya, Selalu Buang Muka saat Berjumpa

Soeharto pernah mengambil sejumlah langkah tegas saat Pertamina sedang mengalami krisis keuangan.

Dilansir dari buku "Pak Harto The Untold Stories", terbitan Gramedia, Soeharto bahkan membatalkan pembelian pesawat kepresidenan.

Langkah tegas Seoharto saat menghadapi krisis keuangan di Pertamina ini diceritakan oleh mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), JB Sumarlin.

JB Sumarlin menceritakan peristiwa itu terjadi pada 1975.

Saat itu, Pertamina sedang mengalami krisis keuangan.

Bahkan, krisis tersebut disebutnya bisa membangkrutkan negara.

TERJAWAB Teka-teki Lokasi Soeharto Berada Saat Malam G30S/ PKI Beraksi, Kabar Bersemedi Pun Terkuak

Oleh karena itu, Soeharto pun menugaskan JB Sumarlin untuk menyelesaikan masalah itu.

JB Sumarlin pun segera melakukan pengumpulan dan penyelidikan data.

Seusai melakukan pengumpulan dan penyelidikan data, JB Sumarlin segera melaporkannya kepada Soeharto.

Menurut JB Sumarlin, saat menghadapi masalah itu, Soeharto terlihat tetap tenang dan tidak panik saat menentukan langkah-langkahnya

"Akhirnya beberapa beban utang Pertamina bisa dikurangi. Sejumlah proyek yang tidak utama, dihentikan. Sejumlah proyek prioritas dilanjutkan dengan biaya yang masuk akal," ungkap JB Sumarlin.

Termasuk juga semua perjanjian yang tidak sempurna, mengganggu, dan membebani anggaran keuangan negara, dinegosiasikan ulang dan dibenahi.

"Hasilnya, nilai kontrak-kontrak perjanjian sipil dan utang dipegang, dari semula US$ 2,5 miliar bisa diperkecil jadi sekitar US$ 1 miliar.

Jabat Presiden, Soeharto Ramal Kondisi Indonesia pada Abad 21, Pengamat: Ramalan Soeharto Benar

Kontrak sewa beli tanker samudera dan tanker dalam negeri yang semula membebani Pertamina US$ 3,3 miliar, dibatalkan dengan biaya US$ 260 juta," terang JB Sumarlin.

Tak hanya itu, JB Sumarlin juga menganggap Soeharto melakukan langkah tegas lainnya.

Satu di antaranya adalah pembatalan pembelian pesawat kepresidenan seharga US$ 16 juta.

"Yang minta pembatalan justru Pak Harto sendiri," jelas JB Sumarlin.

Meski demikian, menurut JB Sumarlin tidak semua langkah strategis karena banyaknya beban utang itu diungkap ke masyarakat.

"Pak Harto tidak ingin pemberitaan yang lepas kontrol justru meresahkan masyarakat dan mengganggu proses negosiasi dengan pihak-pihak di luar negeri yang bertransaksi dengan Pertamina," tandas JB Sumarlin. (Putra Dewangga Candra Seta)

Berita Terkini