Baca tanpa iklan
3 kesalahan Helmy Yahya versi Dewas TVRI hingga dipecat dari Dirut, Liga Inggris sampai kejar rating.
TRIBUNJATIM.COM - Dewas TVRI punya 3 alasan memecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama yang dijelaskan di depan Komisi I DPR.
Dewan Pengawas atau Dewas TVRI memberhentikan Direktur Utama atau Dirut TVRI, Helmy Yahya, pada 16 Januari 2020.
Surat keputusan (SK) pemecatan Helmy Yahya dikatakan merujuk pada PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.
• Helmy Yahya Lawan Pemecatan dari Dewas TVRI di Antaranya Terkait Pembelian Hak Siar Liga Inggris
Berdasarkan PP tersebut, kata Ketua Dewas TVRI, Arif Hidayat Thamrin, Dewas TVRI memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
"Dewas punya kewenangan. Sudah dilalui dengan sesuai peraturan," kata Arif Hidayat Thamrin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
• DAFTAR Link Jadwal & Lokasi SKD CPNS 2019 di 10 Instansi: Kemenkumham, Kemenkes, Kemenag, LIPI
Ada sejumlah alasan Dewas TVRI memecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama.
Berdasarkan catatan Kompas.com, berikut alasan-alasan Dewas TVRI yang sekaligus merupakan kesalahan Helmy Yahya yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR:
• LINK Jadwal & Lokasi Tes SKD CPNS 2019 Kemenkumham di 34 Provinsi, Bukan di sscasn.bkn.go.id
1. Helmy Yahya beli hak siar Liga Inggris yang menimbulkan utang
Anggota Dewas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko, dalam rapat dengan Komisi I DPR menyatakan, hak siar penayangan Liga Inggris yang dibeli Helmy Yahya menimbulkan risiko gagal bayar atau utang.
Pamungkas Trishadiatmoko bahkan menyatakan, risiko utang tersebut mirip krisis keuangan di PT Asuransi Jiwasraya.
"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," kata Moko.
• DAFTAR Lokasi & Jadwal Tes SKD CPNS 2019 di Jawa Timur, Simak Tanggal Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya
Ia menyampaikan, Helmy Yahya mengatakan bahwa program Liga Inggris ditayangkan tanpa biaya.
Nyatanya, penayangan Liga Inggris berbiaya senilai Rp126 miliar untuk kontrak 3 sesi, yaitu selama 2019-2022.
Berdasarkan invoice yang diterima Dewas TVRI dari Global Media Visual (GMV), ada kewajiban bayar pada 31 Oktober 2019 senilai Rp27 miliar.
Kemudian, pada Maret dan September 2020, masing-masing senilai Rp21 miliar.
Dengan demikian, total kewajiban bayar utang pada 2019 dan 2020 senilai Rp69 miliar.
"Total sekitar Rp69 miliar yang sebagian belum termasuk pajak," ujar Moko.
• Cara Cetak Kartu Ujian di sscn.bkn.go.id untuk Ikut SKD CPNS 2020, Jangan Dilaminating
Selain itu, kata dia, tidak pernah ada permintaan persetujuan kepada Dewas TVRI untuk menyiarkan Liga Inggris.
"Tidak ada permintaan persetujuan resmi tertulis ke Dewas," kata dia.
• Peserta Wajib Legalisir Kartu Ujian CPNS 2019 Buat Tes SKD? Simak Penjelasan BKN Berikut
2. Kinerja Helmy Yahya dianggap tak sesuai visi dan misi TVRI
Ketua Dewan Pengawas TVRI, Arif Hidayat Thamrin mengatakan, sejak Helmy Yahya menjabat, TVRI terkesan terlalu mengejar share dan rating.
Padahal, kata dia, TVRI merupakan televisi publik sehingga berbeda dari televisi swasta.
"Seolah-olah Direksi TVRI mengejar rating dan share seperti televisi swasta. Kami ada APBN, harus bayar dalam bentuk membayar ke luar negeri," ujar Arif.
• VIRAL Driver Ojek Online Usia 68 Tahun Disumbang Netizen Ratusan Juta hingga Bisa Renovasi Rumah
Ia mengatakan, demi mengejar rating itu, akhirnya Dewan Direksi membeli sejumlah siaran asing, di antaranya Liga Inggris dan Discovery Channel.
Padahal, kata Arif, TVRI telah disarankan lebih banyak menayangkan program edukasi dan program-program lain yang sesuai dengan nilai ke-Indonesia-an.
"Tupoksi TVRI sesuai visi misi TVRI adalah televisi publik."
"Kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa. Prioritas programnya juga seperti itu," kata dia.
• VIRAL Guru Geografi Nikahi Artis Terkenal, Bermula dari Telepon, Kue Pernikahan Menyedot Perhatian
3. Rebranding TVRI dianggap tidak sesuai rencana kerja
Anggota Dewas TVRI, Maryuni Kabul Budiono mengatakan, pelaksanaan rebranding TVRI memang telah jadi program kerja yang ditetapkan.
Namun, dalam pelaksanaannya disebut tidak sesuai dengan rencana kerja.
"Terdapat ketidaksesuaian rebranding TVRI dengan rencana kerja dengan RKAT 2019," kata Budiono.
• VIRAL Video 2 Remaja Memaki-maki Kasar Polisi Lalu Lintas, Kini Dilaporkan hingga Minta Maaf
Ia menyatakan, program kerja rebranding dilakukan dalam 2 tahap.
Pertama, pada 2018, rebranding TVRI berjalan sesuai rencana.
Rebranding pada tahap pertama adalah pembuatan logo baru dan aplikasi TVRI.
"Pada 2018, dengan nilai kontrak lebih drari Rp 970 juta oleh konsultan brand yang memang melakukannya sesuai dengan yang diatur," ucap dia.
• VIRAL VIDEO Gerombolan ABG Joget di Atas Kuburan Sambil Tertawa, Ditonton Ribuan Kali & Panen Protes
Namun, pada 2019, program implementasi dari hasil rebranding tidak masuk dalam mata anggaran.
Budiono menyatakan, biaya implementasi rebranding sebesar Rp8,2 miliar diambil salah satunya dari anggaran program dan berita.
"Pada 2019, ada proses implementasi dan aplikasi rebranding dengan menggunakan anggaran yang sudah ada. Jadi, itu dari anggaran program dan berita, Direktorat Pengembang Nusa, dan Direktorat Umum," ujar Budiono.
"Yang paling banyak diambil dari program dan berita senilai Rp6,2 miliar," kata dia.
• Download Lagu MP3 Aku Tenang Nella Kharisma Terbaru 2020, Lengkap dengan Chord & Kunci Gitar
Anggaran program dan berita itu sebagian merupakan honor satuan kerabat kerja (SKK).
Akhirnya, kata Budiono, anggaran tak cukup untuk membayarkan honor SKK.
Selain itu, Budiono mengatakan, pelaksanaan program dan berita juga jadi bermasalah.
"Ini berdampak juga jadi berkurangnya biaya program yang jadi tidak memadai. Akhirnya menumpuk dan jadi persoalan," kata Budiono.
• Download Kumpulan Lagu MP3 Imlek Populer Sambut Tahun Baru China 2020, Happy Chinese New Year!
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Alasan-alasan Dewas TVRI Pecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama.