Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur mendorong pelaksanaan pemilihan Ketua Umum pada Kongres mendatang melalui musyawarah mufakat. Menurut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jatim, jalan menuju aklamasi tersebut terbuka lebar.
Sekretaris DPW PAN Jatim, A Basuki Babussalam, mengatakan bahwa musyawarah mufakat menjadi salah satu media memilih Ketua Umum terbaik.
"Semua potensi kebaikan untuk iktiar kebaikan, kita dorong. Demi tercapainya program partai, kita dorong," kata Basuki kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya, terbuka kemungkinan mayoritas pemilik suara di Kongres mendatang telah memiliki semangat yang searah.
"Saya sudah komunikasi dengan kawan pengurus lain. Utamanya, dengan pihak yang memiliki pemahaman dan ide sama," kata Ketua Fraksi PAN di DPRD Jatim ini.
PAN Jawa Timur telah meneguhkan dukungan kepada Calon Ketua Umum PAN Jatim, Mulfachri Harahap dan Calon Sekjend PAN, Hanafi Rais. Bahkan, Mulfachri-Hanafi ternyata telah bertemu kader PAN Jatim pada pertenganan Januari (11/1/2020) lalu.
"Beliau sambung hati dengan DPD (pengurus tingkat kabupaten/kota) dan berakhir bahagaia, dan clear," kata Basuki sebelumnya.
• Panen 77 Motor Bodong, Kapolres Bangkalan Wanti-wanti Warga Ancaman 4 Tahun Penjara
• Perluasan Bandara Hang Nadim Batam, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Minta Libatkan Pengusaha Lokal
• IAIN Jember Bakal Berganti Nama Menjadi UIN KH Achmad Siddiq
Pertemuan tersebut, menurut Basuki, semakin meneguhkan dukungan para pengurus di Jatim kepada pasangan Mulfachri-Hanafi.
Sebab, pada pertemuan tersebut, Mulfachri telah menyampaikan sejumlah visi dan gagasannya kepada para pengurus.
"Mayoritas pengurus pun sepakat untuk memberikan dukungan kepada duet Maufahcri-Hanafi Rais," katanya kepada Tribunjatim.com.
"Selama ini, isu yang berkembang menyebut Mas Mulfachri sering dibalik layar sehingga tidak pandai dalam memberikan narasi. Namun, Alhamdulilah tadi malam terbantahkan," katanya.
Basuki lantas menyebut beberapa gagasan Mulfachri yang dinilai mendapatkan sambutan positif pengurus di daerah. Di antaranya, soal pembagian kewenangan pengambilan keputusan di daerah.
Nantinya, pengambilan keputusan tidak dipusatkan di DPP, namun juga di daerah. Misalnya, dalam pengambilan keputusan rekomendasi dukungan partai di pilkada.
Nantinya, keputusan final dalam mengusung calon tidak lagi sepenuhnya menjadi hak DPP.
"Nantinya, kewenangan dalam Pilkada akan dibagi. DPD mendapatkan persentase 50 persen, provinsi 25 persen dan pusat 25 persen. Sebab, biar bagaimana pun pengurus di daerah yang tahu dinamika masing-masing daerahnya," jelasnya.