GM FKPPI, lanjut Agoes, mendukung penuh draft RUU BPIP untuk segera dibahas bersama, setelah mendapat masukan semua elemen bangsa agar RUU BPIP dapat menjadi UU BPIP yang bukan hanya memenuhi azas legalitas tapi juga untuk memenuhi azas legitimasi dari masyarakat.
"Kami bersyukur dapat pencerahan dari BPIP bahwa tugas dan tanggung jawab pemantapan dan pembinaan mental ideologi bangsa tidak boleh terhenti oleh pergantian setiapnera kekuasaan pemerintah, Presiden boleh selalu ganti, tapi tanggung jawab pembinaan Pancasila harus dilestarikan sepanjang masa," pungkasnya.