Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Program pembangunan Frontage Road Sidoarjo amburadul.
Target pembangunan jalan sepanjang 9,3 kilometer dari Waru hingga Buduran Sidoarjo itu untuk tuntas dan bisa mulai beroperasi tahun 2021 dipastikan sulit terealisasi.
Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengakui ada beberapa hal yang menjadi kendala. Termasuk pembebasan lahan dan lemahnya kinerja dinas yang menangani.
"Kalau anggaran tidak ada masalah. Tapi kendalanya pada penyerapan anggaran dan pembebasan lahan," kata Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin, Selasa (4/8/2020).
Melihat rendahnya serapan anggaran, tak kunjung terselesaikannya pembebasan, dan belum adanya progres pembangunan fisik di sana, Nur Ahmad Syaifuddin menilai, perlu ada evaluasi terhadap kinerja dinasnya.
"Dinasnya akan kita evaluasi. Apa saja yang dilakukan, kok progresnya rendah. Kinerjanya bagaimana, kendalanya seperti apa, dan sebagainya," lanjut dia.
• NEWS VIDEO - Bak Truk Tronton Nyangkut hingga Lepas di Tol Sidoarjo-Porong, Sopir Sampai Sesak
• DPD Partai Gerindra Desak BHS segera Tentukan Wakil untuk Maju di Pilkada Sidoarjo 2020
Politisi PKB itu berharap, Dinas PUPR lebih maksimal bekerja. Lahan yang sudah dibebaskan agar segera dibangun fisik jalannya. Setidaknya nyicil pembangunan, sambil menunggu proses pembebasan lainnya.
Terpisah, kalangan dewan juga terus mengkritisi kinerja pemkab yang terkesan lamban dalam menyelesaikan pembangunan Frontage Road Sidoarjo.
"Sejak beberapa tahun terakhir, dewan ingin pembangunan frontage road selesai pada tahun 2020. Anggaran juga terus digelontor beberapa tahun terakhir," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso.
• Bahrul Amiq Optimistis Dapat Rekomendasi PDIP dan PPP untuk Maju Pilkada Sidoarjo 2020
• Curhat UMKM Tahu Tempe dan Tanaman Hidroponik Sidoarjo ke Bacabup BHS: Kurang Sentuhan Pemerintah
Bahkan tahun 2020 ini, alokasi dana untuk frontage road dari APBD mencapai Rp 194 miliar. Memang sempat direfocusing untuk penanganan virus Corona ( Covid-19 ), tapi serapannya memang sangat rendah.
"Pengadaan tanah saja baru 53 persen. Pembangunan juga masih minim. Kami terus mendesak agar segera diselesaikan. Lahan yang sudah dibebaskan segera dibangun. Termasuk jembatan dan sebagainya," lanjut politisi PAN tersebut.
Beberapa waktu lalu, dewan sempat mengumpulkan BPN, Dinas PUPR, Bappeda, dan sebagainya. Hasilnya, memang diketahui bahwa persoalan ini muaranya pada kinerja Dinas PUPR Sidoarjo.
• Lewat Sipraja, Layanan KTP, KK hingga IMB di Sidoarjo Bisa Cetak Sendiri, Begini Caranya!
• Renovasi Kantor Dewan Tertunda, Pembangunan Gedung Pelayanan 7 Lantai Pemkab Sidoarjo Jalan Terus
"Kami juga merekomendasikan agar pejabatnya diganti saja. Tapi kan tidak mudah juga. Apalagi menjelang Pilkada seperti ini, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi," urainya.
Melihat berbagai kondisi itu, dewan tetap menyarankan pemkab lebih memaksimalkan kinerjanya. Agar jalan yang diharapkan bisa menjadi solusi kemacetan itu bisa segera terealisasi.
Editor: Dwi Prastika