Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Masuknya nama Emil Elestianto Dardak dalam bursa Calon Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur menuai pro-kontra.
Mengingat, Emil telah memangku dua jabatan strategis, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur dan Plt Ketua Demokrat Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengingatkan organisasi kepramukaan tidak menjadi tempat kepentingan politik.
• Berupaya Ciptakan Kiprah Positif di Tengah Pandemi Covid-19, lingkaran.co Fokus Kembangkan LMS
• Semakin Banyak Pemain Positif Covid-19, Kapten Persela Ingatkan Rekan-rekannya Agar Jaga Kesehatan
Sehingga, Sahat meminta posisi Ketua Kwarda Jatim tidak lagi menjadi jabatan exofficio Wagub Jatim.
Pihaknya khawatir, hal ini akan menimbulkan gejolak politik di kemudian hari.
"Biasanya, seorang Wagub berpeluang maju di Pilgub Jatim. Karenanya, kalau dia sebagai Ketua Kwarda Pramuka, maka pramuka bisa terseret dalam arus politik,” kata Sahat ketika ditemui awak TribunJatim.com di Surabaya.
• Ngidam Mahal Zaskia Sungkar, Datangi Penyanyi Terkenal, Istri Irwansyah: Kalau Manggil Ratusan Juta!
• Libur Satu Minggu, Pemain Persela Diberikan PR Khusus: Wajib Setor Video Latihan ke Tim Pelatih
Sebaliknya, dia menyarankan supaya ketua Kwarda pramuka Jatim diberikan pada Kepala OPD di lingkungan Pemrov Jatim. Di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Pariwisata.
“Saya secara pribadi minta mulai sekarang Ketua Kwarda Pramuka dipegang oleh kepala OPD dan tidak lagi Wagub. Mengingat, pramuka sebagai organisasi independen dan tidak boleh dibawa ke ranah politik,” pungkas Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini.
Penjelasan Sahat pun ditanggapi Sekretaris Kamabida Pramuka Jatim 2016-2020, Agus Syamsudin. Agus mengatakan, pernyataan semacam itu akan menyinggung para kader pramuka di bawah.
"Saya kuatir melukai dan menyinggung perasaan kwarcab Pramuka yang selama ini secara organisasi sudah punya panduan AD/ART untuk memilih ketuanya," terang Agus di konfirmasi terpisah.
Menurutnya, proses Musda adalah hak prerogatif kwartir cabang sebagai penentu suara. Sehingga, selama aktif di organisasi Pramuka, siapa pun berhak memimpin Pramuka.
"Selama ini, kami di Pramuka berprinsip memilih secara demokratis. Hal ini menghasilkan Ketua Kwarda yang bekerja dengan baik memimpin pramuka di daerah,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jatim ini mencotohkan, selama ini pelaksanaan Musda Kwarda Jatim telah berjalan secara demokratis.
“Para ketua Kwarcab tidak bisa di komando atau diatur-atur untuk tidak memilih apa yang sudah menjadi pilihan mereka masing-masing,” terang Agus.
Sehingga, Agus meminta pihak diluar Pramuka tidak mencampuri terlalu jauh proses pergantian kepemimpinan di Pramuka Jatim. “Jangan kemudian yang tidak pernah di pramuka bikin statemen yang seakan akan lebih tahu soal pramuka,” sebut Agus.