Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebagai warga yang masuk dalam kategori unregistered people atau tak terdaftar, warga kampung yang tinggal di bawah Jembatan Moro Krembangan Surabaya bersyukur dan gembira akhirnya mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19 gratis dari Pemprov Jawa Timur.
Pasalnya, sejauh ini, warga kampung yang akrab dikenal dengan kampung 1001 malam itu belum mendapatkan panggilan atau jatah vaksinasi Covid-19.
Tim dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengawal proses vaksinasi Covid-19 bagi warga yang tinggal di area tersebut, Selasa (21/12/2021).
Gubernur Khofifah saat diwawancara di Gedung Negara Grahadi Surabaya mengatakan, vaksinasi Covid-19 di kampung 1001 malam ini merupakan bentuk pemerataan dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara khusus telah bertemu mereka sambil membagikan sembako seraya bertanya apakah mereka sudah divaksin atau belum.
"Ketika saya mendapat jawaban sebagian besar mereka belum divaksin, maka saya segera menerjunkan tim untuk jemput bola melaksanakan vaksinasi bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai pemulung dan pengamen jalanan ini," kata Khofifah.
Tim yang diturunkan Khofifah guna mengawal vaksinasi Covid-19 di kawasan ini terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Dinas Kesehatan Jatim, bekerja sama dengan Puskesmas Dupak, Surabaya.
Total ada 228 orang disasar untuk mendapatkan vaksin. Ini merupakan penyelenggaraan vaksinasi bagi mereka untuk dosis kedua.
"Jadi pada akhir September lalu kita sudah menerjunkan tim untuk vaksinasi dosis pertama. Dari 228 sasaran, yang memenuhi syarat ada 160 orang. Kemudian, sekarang kita terjunkan lagi untuk vaksinasi dosis kedua untuk mereka," tutur Gubernur Khofifah.
Baca juga: Siswa SD di Kota Blitar Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 di Sekolah Meski Libur Semester
Dari 160 sasaran vaksinasi dosis pertama tersebut, lanjut Khofifah, saat ini baru 120 orang yang memenuhi syarat vaksinasi untuk dosis kedua.
Menurut orang nomor satu di Jawa Timur tersebut, karena letak tempat tinggal warga di bantaran sungai dan di bawah Jembatan Moro Krembangan, membuat mereka kurang mendapatkan akses dan informasi terhadap layanan vaksinasi. Selain itu sebagian besar memang tidak teregistrasi sebagai warga setempat. Maka layanan vaksinasi harus diberikan dengan sistem jemput bola.
"Semua warga di kampung 1001 malam dimaksimalkan untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Apakah bagi mereka yang sudah memiliki catatan kependudukan maupun yang masih termasuk unregistered people," ujar Khofifah.
Gubernur Khofifah mengakui, untuk menjangkau vaksinasi bagi kelompok tunawisma dibutuhkan pendekatan khusus. Di antaranya ialah layanan jemput bola yang telah dilakukan pemprov melalui tim Bapenda Jatim yang sedang baksos dalam rangka HUT Bapenda kerja sama dengan aparat kelurahan dan puskesmas setempat.
Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lengkap terkait pentingnya vaksinasi dalam membentuk kekebalan kelompok serta memutus rantai penularan Covid-19.
'Sebelum kita menjemput warga kampung 1001 malam untuk vaksin, dua minggu ini kita lakukan sosialisasi sekaligus pendataan agar mereka bisa mempersiapkan diri," tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Jatim, Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno menambahkan, dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut terdapat empat ibu hamil dan sejumlah anak yang belum dapat mengikuti vaksinasi. Temuan itu akan dilaporkannya kepada Gubernur Khofifah untuk selanjutnya mendapat arahan lebih lanjut.
"Ibu gubernur sangat tinggi perhatiannya kepada warga di sini. Karena itu, vaksinasi untuk para ibu hamil dan anak-anak tentu akan segera ditindaklanjuti setelah kami melaporkan giat vaksinasi hari ini," tutur Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno.
Di kampung 1001 malam tersebut sejatinya ada 450 warga dari 180 KK. Kendati demikian, dari jumlah tersebut baru 45 warga yang tercatat sebagai penerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan. Oleh karenanya, pemerintah harus saling mengisi, saling melengkapi agar layanan kesehatan dan kesejahteraan makin merata.