Baca tanpa iklan
Di antaranya Kades Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban.
"Warga kami yang terdampak ada 151 kartu keluarga (KK), namun yang punya lahan sekitar 20 persenan, sisanya bangunan rumah sudah direlokasi," kata Kades Wadung, Sasmito kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).
Ia menjelaskan, memang warga sudah banyak yang mengeluh, terutama yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani.
Sebab, saat ini tidak ada lagi lahan yang digarap karena sudah menjadi milik Pertamina setelah adanya pembebasan.
Baca juga: Ketakutan Bos Pertamina Rosneft Akhirnya Jadi Kenyataan? Warga Kampung Miliarder Kini Jatuh Miskin
Mengenai pekerjaan dari Pertamina juga belum banyak lowongan, namun ia meyakini jika proyek sudah berjalan, akan banyak serapan tenaga kerja.
"Memang keluhan datang dari buruh tani yang belum kerja, di sisi lain juga belum ada progres yang signifikan terkait kilang," ujarnya.
Sementara itu, Kades Sumurgeneng, Gihanto, menepis kabar uang ganti rugi lahan dari Pertamina banyak yang habis.
"Tidak benar itu warga uangnya habis, walaupun saya tidak tahu isi rekeningnya," terang Gihanto.
Baca juga: 5 Tuntutan Warga Kampung Miliarder di Tuban ke Pertamina, Dulu Viral Kini Menyesal Sudah Jual Lahan
Ia menjelaskan, hasil jual lahan dibelikan lahan di luar desa yang lebih luas, karena harga Rp 600 ribu /meter yang diterima warga dari pembebasan lahan jika dibelikan di luar dapat harga Rp 200 ribu/meter, maka bisa dapat 3 kali lipat.
Sedangkan untuk buruh tani juga masih bekerja ikut orang lama yang membeli lahan baru di luar desa, jadi masih tetap kerja juga.
"Lahan warga penerima ganti rugi dari Pertamina juga masih, jadi tidak benar itu uang warga habis, justru semakin sejahtera," pungkasnya.
Sementara itu, disebutkan juga berbagai tuntutan yang diharapkan oleh penduduk sekitar yang terdampak.
Para pengunjuk rasa membawa lima tuntutan saat aksi yang ditujukan pada perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia.
Korlap aksi, Suwarno mengatakan, ada lima tuntutan dari masyarakat ring perusahaan.
1. Memprioritaskan warga terdampak terkait rekrutmen sekuriti