Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun tak ingin memaksakan anggaran murni daerah untuk membiayai THR pegawai honorer. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui belum ada alokasi untuk THR bagi honorer.

"MenPAN sudah menyampaikan tidak ada kewajiban (membayar THR untuk honorer). Tenaga kontrak tidak ada THR," kata Cak Eri di Surabaya, Rabu (12/4/2023) sebelumnya.

Dalam regulasi, memang tidak ada kewajiban membayar THR bagi tenaga kontrak. Dengan kata lain, tidak ada transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada Pemda untuk alokasi tunjangan tersebut.

Sehingga, apabila Pemda ingin memberi tunjangan kepada honorer harus menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sehingga kalau kita (ingin) memberikan tunjangan, dilihat berapa PAD kita," katanya.

"Anggaran yang kita kelola bergantung dengan PAD yang masuk. Misalnya dari Pajak, PBB, atau pun restauran. Kalau belum masuk, kita nggak bisa memberikan secara maksimal. Karena itu, kita lihat dulu," katanya