Menanggapi apa yang disampaikan Kakanwil Kemenag Jatim tersebut, Habib Ali mengatakan, kuota jemaah haji Indonesia belum sepenuhnya normal. 

Bahkan dia berharap nantinya kuota jemaah haji Indonesia bisa mencapai 270 ribu orang. Dengan kuota tersebut, maka sarana dan prasrana juga harus memadai, di antaranya adalah Asrama Haji.

"Kita khawatirkan tahun besok ini udah kembali normal, maka tidak muat lagi. Ketika kebutuhan enam kloter per hari ternyata persiapan sarana prasarananya cuman tiga kloter, maka mau tidak mau satu yang berkaitan dengan sarana prasarana Asrama Haji itu perlu ditambah," tandasnya.

Habib Ali juga menanggapi masalah Bandara Juanda Surabaya yang belum mampu digunakan sepenuhnya untuk pesawat besar. 

“Terus yang kedua juga yang berkaitan dengan hal-hal pendukung lainnya, termasuk tadi saran dari teman-teman penyelenggara bahwa bandara. Tapi kalau kita lihat Juanda ini sudah masuk bandara internasional, jadi kalau internasional pesawat yang 450 (seat) itu bisa," tandasnya.

Sementara terkait dengan masa tungggu, Habib Ali juga mengharapkan supaya pemerintah bisa memperpendek masa tunggu setidaknya paling lama menjadi 10 tahun. Sebab kalau sampai 35 tahun lebih maka dikhawatirkan banyak para pendaftar yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena faktor usia dan bahkah meninggal.

Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Senang Tinggal di Halaman Masjid Nabawi Madinah: Hotel Bagus dan Nyaman

"Yang jelas bahasa ekstrem saya, saya katakan bahwa waktu tunggu yang begini lama ini adalah sebuah kedholiman yang terstruktur. Oleh karena itu jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang membuat dholim dengan waktu tunggu yang lama itu, kerena mereka yang sudah bayar di awal tapi tidak sempat berangat haji kerena waktu yang lama itu, karena sakit dan lainnya," tandasnya.

Sementara itu, Ahmad Nawardi, anggota Komite III DPD RI asal Jatim mengatakan, sebenarnya penyelenggaran ibadah haji Indonesia cukup enak. Sebab jemaah haji Indonesia terbilang sabar.

“Mereka ini seakan akan tabu mengeluhkan sesuatu yang kurang. Padahal sebenarnya itu adalah hak mereka, bisa makanan yang kurang dan lainnya," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat itu dihadiri 9 anggota Komite III DPD RI, Asisten I Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto, Kakanwil Kemenag Jatim Husnul Maram, perwakilan Dinas Kesehatan Pemprov Jatim, penyelenggaran ibadah haji dan umrah, serta instansi terkait lainnya.