Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Taufiq

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Bukan Rahmat Santoso, Wakil Bupati Blitar periode 2021-2024 kalau tidak bisa membikin gempar Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Seperti pada Senin (14/8/2023) siang, tanpa ada 'goro-goro' sebelumnya, pria yang sudah tiga tahun mendampingi Rini Syarifah, Bupati Blitar ini mendadak mendatangi gedung DPRD Kabupaten Blitar.

Kedatangan pria asli Surabaya ini mengejutkan para penghuni gedung wakil rakyat itu karena bukan lagi ada acara rapat rutin.

Namun, ia menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wabup, dengan dalih yang cukup berani alasannya.

Salah satunya, menurut dia, karena di Pemkab Blitar banyak dugaan pungutan liar (pungli)  . 

Itu terjadi di Badan Layanan Pengadaan (BLP) terkait proyek pengadaan barang dan jasa. Informasinya, untuk memenangkan tender proyek, rekanan harus membayarnya.

Baca juga: Mulai Banyak Warga Pakai Kendaraan Listrik, PLN Blitar Bakal Bangun SPKLU di Kantornya: September

"Iya, memang seperti itu dan kami tidak menampik kalau kebetulan kami sedang mencalonkan diri sebagai caleg di daerah lain. Cuma, yang kami jadikan alasan utama banyak pungli di bagian itu (BLP)," tuturnya usai menyerahkan surat pengunduran Rahmat Santoso sebagai Wabup Blitar ke Sekretaris Dewan, Senin (14/8/2023).

Informasinya, Rahmat saat ini sedang mencalonkan caleg DPR RI dari PAN dan bukan lewat Dapil Blitar melainkan Tuban dan Bojonegoro.

Tentunya, salah satu persyaratannya, ia tidak boleh merangkap jabatan saat mendaftar ke KPU sehingga harus mengundurkan diri sebagai Wabup.

Pengunduran diri dia itu langsung mengundang berbagai komentar miring terkait hubungannya dengan bupati yang diduga sudah lama dikenal tak harmonis.

Bukan cuma tidak dilibatkan terkait kebijakan atau menata birokrasi namun rapat-rapat penting pun juga tak pernah diundang.

"Pak Rahmat itu orangnya berani sehingga dianggap merepotkan kalau banyak tahu sehingga mungkin saja sengaja dibikin nggak krasan seperti itu," ujar sumber Tribun Jatim Network.

Karena tak punya beban politik dan sudah lama tak mesra dengan bupati sehingga politisi PAN ini ngomong apa saja termasuk dugaan pungli dan penguasaan proyek cukup berani.

Baca juga: Warung Nasi Padang di Ponggok Blitar Diacak-acak Pencuri, Tabung LPG hingga Kompor Amblas

Bahkan, untuk urusan akan mundur dari wabup saja, sudah ke sekian kali akan dilakukan.

Belum lama ini, ia juga membikin geger Pemkab Blitar karena mengancam akan mundur, hanya karena memperjuangkan ajudan istrinya, yang dimutasi ke kecamatan.

Begitu situasi hari itu geger, bupati akhirnya membatalkan SK mutasi itu dan mengembalikannya ajudan istrinya itu sehingga Rahmat batal mundur.

Namun, kali ini sepertinya bukan gertak sambal melainkan pengajuan mundur Rahmat itu serius.

"Iya, suratnya sudah kami terima dan tinggal kami serahkan ke pimpinan dewan, untuk dibahasnya," ujar Haris Susianto, Sekwan DPRD Kabupaten Blitar. 

Mundurnya Rahmat itu rupanya tak langsung direspons oleh para anggota dewan.

Entah enggan atau sudah tahu apa yang terjadi dibalik peristiwa itu, tak ada satu pun anggota dewan yang bersedia dimintai komentar.

"Nanti, kita bahas di rapat saja, jangan komentar saat ini malah nanti jadi opini yang kurang baik," ujar anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.

Sementara, M Trianto, koordinator LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) mengaku tidak kaget kalau dia mendadak mengundurkan diri karena sedang mencalonkan diri sebagai caleg.

Namun, yang perlu diantisipasi justru dugaan pungli diproyek pengadaan barang yang diungkap oleh Rahmat.

"Itu harus dilaporkan ke penegak hukum atau meski tanpa dilaporkan mestinya penegak hukum langsung menindaklanjutinya," tegas Trianto.