Berita Surabaya

Optimalisasi APBD untuk Bangun Kampung, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti: Cara Tingkatkan IPM

Editor: Taufiqur Rohman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rutilahu - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti bersama RT dan RW saat meninjau rumah hasil program Rutilahu di Kelurahan Wonokromo, Surabaya, beberapa waktu lalu.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendorong optimalisasi APBD untuk pembangunan hingga menyentuh seluruh kampung.

Dia mendukung penuh membangun kota dari kampung-kampung dengan anggaran yang ada.

"APBD harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di tingkat RT dan RW."

"Dengan begitu dapat menumbuhkan kampung yang bergerak, sehat, dan warga yang adaptif."

"Ini bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM)," kata Reni, Minggu (17/9/2023).

Alumnus ITS ini menyebut, ketika masyarakat di kampung merasakan kue pembangunan, maka akan meningkatkan kecintaan terhadap kota.

Semua warga akan akomodatif, kampung jadi bergerak, dan berpengaruh baik pada IPM di kota ini.

Pimpinan DPRD Surabaya ini ingin bersama Pemerintah Kota (Pemkot) mengawal visi Surabaya menjadi kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan dapat terlaksana.

Dia menandaskan, membangun Surabaya dengan IPM tinggi dapat dimulai dari kampung.

"Karena dengan adanya pembangunan di tingkat kampung, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat dan mampu mendongkrak perekonomian warga," tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Setidaknya, ada tiga sektor yang perlu dioptimalkan untuk membangun kampung yang maju. Pertama yakni, intervensi pendidikan.

Reni ingin memastikan serapan APBD dapat dirasakan masyarakat bawah, sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah di kampung tersebut.

Kedua, masalah kesehatan. Pada sektor ini Reni mendorong agar APBD Surabaya dioptimalkan hingga hasilnya tidak ada lagi kematian ibu atau bayi, menurunkan angka stunting, serta tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk.

Dan tidak kalah penting adalah memaksimalkan pendapatan perkapita di kampung tersebut.

Misalnya, berapa penghasilan tiap keluarga. Itu dapat didorong dengan program Padat Karya dan program lainnya.

"Nah, dengan mendorong peningkatan ekonomi di tingkat kampung, maka kita bicara pengentasan kemiskinan dan pengangguran," tutur Reni.

Anggaran untuk Kampung

DPRD bersama Pemkot Surabaya saat ini sedang membahas APBD. Baik APBD Perubahan 2023 maupun APBD murni untuk 2024.

Melalui momentum krusial ini, pihaknya sedang berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan IPM dengan cara memaksimalkan anggaran untuk pembangunan kampung.

"Sampai sekarang ini, alhamdulillah atas dorongan DPRD dan komitmen wali kota, pembangunan di kampung semakin dirasakan manfaatnya."

"Kita berupaya memberikan porsi anggaran untuk pembangunan kemajuan kampung," jelas Reni.

Adapun yang menjadi perhatiannya adalah sub anggaran untuk renovasi balai RW. Pada 2023 ada 1.100 lebih balai RW yang diperbaiki.

Di tahun mendatang, Reni ingin program tersebut semakin masif namun tepat sasaran.

"Semenjak periode Bu Risma, saya sudah menyampaikan tentang pentingnya renovasi balai RW. Dan hal tersebut sudah dilakukan dengan baik pada pemerintahan hari ini."

"Kita sangat mengapresiasi perbaikan balai RW menjadi prioritas di 2023 ini," terangnya.

Menurut Reni, perbaikan balai RW sangat penting, karena rumah milik warga tersebut memiliki banyak fungsi. Sehingga dengan kondisi balai RW yang optimal, maka dapat berimbas pada produktivitas masyarakat.

"Dengan balai RW yang semakin layak, masyarakat bisa bergerak lebih giat dan makin produktif dalam membantu mengimplementasikan dan menyukseskan program pemerintah di tingkat kampung," beber Reni.

Rutilahu dan Beasiswa

Kemudian sektor lain yang menjadi atensi DPRD adalah pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, pemerataan infrastruktur saluran dan jalan, serta penambahan dana operasional untuk balai RW.

Targetnya adalah IPM Surabaya harus bisa masuk 10 besar nasional, lalu beranjak ke 5 besar.

Kondisi saat ini, indikator pendidikan sudah baik, namun problemnya masih di pengangguran dan di pendapatan perkapita.

"Semua sudah dilakukan Pemkot melalui program-program pro rakyat."

"Ini yang harus dijaga dan ditingkatkan supaya dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat langsung."

"Dengan pembangunan di tingkat kampung ini, maka dapat meningkatkan IPM Surabaya," pungkasnya.

Ikuti berita seputar Surabaya

Berita Terkini