Pokmas juga membutuhkan biaya operasional dan sudah disepakati oleh masyarakat.

“Selagi masyarakat tidak komplain soal biaya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun dilarang malah tidak ada yang jalan,” ujarnya.  

Ferry menegaskan, jika PTSL gagal dilaksanakan, maka yang rugi adalah masyarakat pemilik tanah.

Mereka harus mengeluarkan biaya sertifikasi yang lebih mahal lewat proses rutin.

Sementara ATR/BPN jika dianggap tidak memenuhi target, maka uangnya akan dikembalikan ke negara.

Karena itu, Ferry akan meminta bantuan ke bupati untuk membuatkan payung hukum yang mengatur biaya PTSL.

Selama belum ada payung hukum yang menguatkan seperti Perbup misalnya, maka SKB 3 menteri itu akan dipakai untuk menekan para kades.

Para kades pun mengeluh karena ujung-ujungnya dimintai uang.

“Sekali lagi, kalau PTSL gagal, yang rugi adalah masyarakat, karena harus membayar mahal lewat proses rutin. Apakah ini harus kita pertaruhkan atas nama orang-orang tertentu saja?” pungkas Ferry.

Seorang kades yang dihubungi Tribun Jatim Network mengakui jika sejumlah kades yang ikut program PTSL menerima surat dari LSM tertentu.

Isi suratnya mempertanyakan biaya PTSL lebih dari Rp 150.000, seperti yang disebutkan SKB 3 menteri.

Padahal jika berpatokan dengan harga Rp 150.000, maka tidak ada Pokmas yang mau menangani berkas PTSL dari warga.

“Coba saja, dengan biaya Rp 150.000 siapa yang mau menjalankan PTSL? Biaya operasionalnya apa cukup?” ucapnya.

Ujung-ujungnya para kades dimintai uang jutaan rupiah dengan ancaman akan dibawa ke ranah hukum.

Karena takut dan tidak mau ribet, para kades rata-rata menuruti membayar permintaan LSM ini.

Situasi ini yang juga membuat kades-kades lain takut melaksanakan program PTSL.