Arif mengakui masalah ini juga merupakan masalah nasional. Biasanya, di daerah ada oknum yang menanyakan soal perijinan ISP.

Padahal perijinan ISP berlaku secara nasional dan tercatat di Kemenkominfo sekitar seribu lebih ISP legal. 

“Nah, di daerah banyak oknum yang mencari hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan subtansi perijinan ISP karena dari sisi perijinan sudah clear di pusat. Mereka memanggil pihak ISP dan menanyakan perijinan dan hal-hal di luar perijinan sesuai unit-unit bisnis ISP. Tentunya ini menghabiskan energi, pihak ISP tidak bisa menjalankan bisnisnya. Syukurlah, dengan komunikasi yang intens, APJII sudah mendapatkan solusi yang saat ini sedang disusun MoU dan PKS sehingga ada kerja sama lebih baik lagi dengan pemerintah ke depan,”pungkasnya.