Berita Pasuruan

Realisasi Belanja Tahun 2023 Pemkab Pasuruan Mencapai 95,53 Persen

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Sudarma Adi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota pengantar LKPJ realisasi anggaran belanja tahun 2023 di Pasuruan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Pj Bupati Pasuruan Andriyanto menyampaikan bahwa serapan anggaran atau realisasi belanja daerah tahun 2023 ini mencapai 93,53 persen.

Presentase itu setara dengan Rp 3,73 triliun.

Hal itu disampaikan Andriyanto, sapaan akrab Pj Bupati Pasuruan saat membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (26/2/2024).

"Allhamdulillah, serapan anggaran atau realisasi belanja daerah 2023 mencapai 93,53 persen di angka Rp3,73 triliun dari target Insyallah, realisasi belanja ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Waspadai Kasus PMK Membludak, Pemkab Pasuruan Turunkan Tim untuk Mitigasi

Disampaikan dia, semua serapan anggaran untuk urusan wajib cukup tinggi. Rata-rata diatas 92 persen. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kawasan perumahan dan ketertiban umum.

Ia mencontohkan. serapan anggaran untuk bidang kawasan perumahan. Persentasenya menyentuh 97 persen. Dan itu membuat indeks permukiman layak huni yang meningkat karena rumah layak yang huni diperbaiki 47 persen.

Ia juga mencontohkan, serapan anggaran untuk mengatasi persoalan sosial di Kabupaten Pasuruan menjadi yang tertinggi dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang mesti dipenuhi pemerintah daerah.

Menurut Andriyanto, anggaran senilai Rp25,57 miliar digelontorkan untuk Dinas Sosial tahu 2023 lalu. Sedangkan realisasinya mencapai 97,10 persen, atau setara dengan Rp24,83 miliar.

Baca juga: Aksi Brutal Ayah Tiri di Pasuruan Tembak Anak Pakai Senapan Angin, Peluru Menembus Paha Kaki

“Anggaran itu diperuntukkan untuk penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan memberikan pelayanan perlindungan jaminan sosial yang cakupannya sudah 100 persen,” sambungnya.

Ia menyebut tingginya serapan anggaran tersebut sebanding dengan meningkatnya taraf kesejahteraan dan kualitas kelangsungan hidup dan menurunnya angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

“Sehingga persentase angka PPKS mencapai 4,39 persen pada 2023, mengalami penurunan dibandingkan 2022 yang masih 5,19 persen. Ini sebuah lompatan yang cumup luar biasa,” tutupnya. Adv

Berita Terkini