Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemkab Trenggalek menyediakan lahan seluas 20 hektare untuk dihibahkan ke Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung.

Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan Kampus Saintek UIN SATU di Trenggalek.

Penjajakan kerja sama Pemkab Trenggalek dengan UIN SATU tersebut dimulai pada bulan Mei tahun 2023, pembahasan hibah lahan tersebut langsung dilakukan, namun harus ditunda di tengah jalan karena memasuki masa penutupan buku anggaran tahun 2023.

Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto mengatakan, ketersediaan lahan di Trenggalek untuk hibah kampus tersebut sangat luas, namun pembahasan titik lokasi hibah harus dilakukan dengan memperhatikan rencana peruntukannya.

"Lokasinya di Desa Boto Putih, Kecamatan Bendungan. Kita sangat welcome (menyambut baik) karena pembangunan kampus ini akan mengangkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita," kata Edy, Minggu (31/3/2024).

Jika berjalan lancar, pembahasan hibah lahan tersebut akan selesai tahun 2024, sedangkan realisasi dan pembangunan kampusnya tergantung anggaran dari UIN SATU Tulungagung.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin menuturkan rencana hibah lahan tersebut mendapatkan sambutan baik dari semua pihak, termasuk DPRD Trenggalek.

Menurut Sukarodin, Kabupaten Trenggalek memang sudah lama punya cita-cita mempunyai kampus perguruan tinggi negeri.

Dalam perjalanannya, UIN SATU Tulungagung datang dengan komitmen untuk membangun kampus di Kota Alen-alen dengan catatan diberi hibah lahan.

Baca juga: Inilah Rektor Baru UIN SATU Tulungagung Prof Dr Abdul Azis Gantikan Prof Dr Maftukhin

"Lokasinya sudah disurvei bersama, setelah melalui berbagai tahapan, dan ada pemetaan, lahan yang bisa dihibahkan adalah seluas 20 hektare untuk (gedung) perkuliahan," ucap Sukarodin.

Selain itu, Pemkab Trenggalek juga menyiapkan lahan lain yang bisa dikerjasamakan untuk praktikum pertanian, kandang koloni ternak, dan kebutuhan lainnya.

"Jadi prinsipnya kita yes (setuju), tinggal menunggu kesepakatan dan kesiapan UIN. Oleh karena itu, tahun 2024 ini ada tindak lanjut pembahasan terlebih dahulu," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.