Para petugas kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.

Itu terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang. Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.

Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.

Gus Muhdlor menegaskan, pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.

Dia juga menyampaikan, dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.

Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.

“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang," katanya.

Dia juga mengaku telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK. Dan kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan prima," ujarnya Gus Muhdlor.

Baca juga: Sosok Herybertus Nabit, Bupati Manggarai Pecat 249 Nakes Usai Demo Kenaikan Gaji, Sesuai Kebutuhan?

Sempat Dipanggil 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor hadir dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2024-2025 dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (2/1/2024). 

Kehadiran Gus Muhdlor, panggilan Bupati Ahmad Muhdlor, dalam rapat paripurna itu banyak menjadi perbincangan. Penyebabnya, hari ini sejatinya dia mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak daerah yang sedang diusut KPK. 

Selama menghadiri rapat paripurna, Gus Muhdlor terlihat santai. Seperti biasa, dia berulang kali mengumbar senyum ke para anggota dewan, termasuk juga menyalami satu persatu anggota dewan saat paripurna selesai. 

Sayangnya, Gus Muhdlor tidak bersedia komentar saat ditanya sejumlah wartawan. Dia hanya melambaikan tangan dan menjawab sudah waktunya Salat Jumat. 

“Jumatan, Jumatan (salat Jumat) dulu,” jawab putra pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri tersebut sambil meninggalkan gedung DPRD Sidoarjo.

Selain Bupati Sidoarjo, penyidik KPK juga memanggil Kepala BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Ari Suryono untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yang sedang disidik KPK. Kabarnya, Ari Suryono sudah hadir di gerung merah putih sejak Jumat pagi. 

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di BPPD Sidoarjo. Ada sebelas orang yang diamankan, namun baru satu yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Siska Wati, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo. 

Petugas KPK juga sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kota Delta. Termasuk di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Kantor BPPD, dan beberapa lokasi lain.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Surya

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com