TRIBUNJATIM.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bentuk koalisi lawan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024.

Diketahui, PKB hingga kini menjadi satu-satunya partai yang tak mau usung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024.

Sebagai partai pemenang di Jawa Timur, PKB sebelumnya tak punya koalisi untuk melawan mantan Gubernur Jatim periode 2019-2024 tersebut.

Kini PKB mendapatkan kekatan baru setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan.

Baca juga: Terima Abah Anton Daftar Wali Kota Malang, PKB Singgung Kasus Korupsi: Jangan Seperti Masa Lalu

PKB mengontrol 27 kursi hasil Pemilu 2024.

Sementara PKS hanya meraih 5 kursi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe juga telah menemui Muhaimin Iskandar.

Pertemuan elit PKS dan PKB berlangsung di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.

Dalam pertemuan itu, PKB dan PKS siap bekerja sama menghadapi Pilkada Serentak yang akan digelar November 2024.

"Yang cepat sudah putus adalah kolaborasi Pilkada ya, saya tawarkan PKB kalau ingin ambil jadi gubernur kita tawarkan," kata Habib Aboe, usai pertemuan tersebut.

Baca juga: Calon Penantang Khofifah Indar Parawansa Disiapkan PDIP, Sosok yang Potensial dan Punya Peluang

Baca juga: Khofifah Berharap Restu Gandeng Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024, PPP Yakinkan Mundjidah Wahab Layak

Habib Aboe mengungkapkan, PKS juga siap membantu PKB memenangkan Pilkada yang merupakan bagian dari basis suara partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Misalnya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah khusus di Jawa Timur, Jawa Tengah markas-markasnya PKB kita siap membantu ya, dan selanjutnya kita akan coba ke depan membangun kerja sama di parlemen," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menambahkan, pertemuan pada malam ini untuk menyamakan presepsi berbagai pengalaman bersama-sama dalam Koalisi Perubahan.

Cak Imin berharap kedepannya PKB dan PKS bisa meneruskan kerja sama, baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif.

"Kalau tidak di eksekutif pusat, ya eksekutif daerah. Sebelum eksekutif, ada koalisi di tingkat Pilkada. Insyaallah kita nanti kita cari jalan agar kita bisa berkoalisi," pungkas Cak Imin.