TRIBUNJATIM.COM - Aksi oknum pungli minta setoran ke penjual es terekam kamera warga.

Dalam video yang viral, disebut bahwa penjual es potong itu bisa bayar setoran ke lebih dari 10 oknum.

Kejadian ini terekam di wilayah GOR Bekasi.

Pemungut uang itu disebut sebagai penguasa wilayah.

Video ini viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @terangmedia pada Selasa (27/8/2024).

Dalam unggahan tersebut terlihat pedagang es potong keliling yang menggunakan gerobak, didatangi pria berkemeja hitam.

Pria berkemeja hitam itu diduga merupakan seorang anggota ormas dengan mengenakan seragam.

Di tangan pria tersebut tampak segepok uang yang dipegangnya.

Pengunggah video menuturkan, pria berkemeja hitam itu sedang meminta uang kepada para pedagang dengan dalih sebagai iuran keamanan.

“Kasian sama bapak" nya untung ga seberapa tapi di mintain duit lapak trus dan bisa lebih 10x yg minta orang nya beda' Oknum" yang ga guna kasian para pedagang,” papar pengunggah video, melansir dari BanjarmasinPost.

Baca juga: Wisatawan Keluhkan Tak Diberi Karcis Masuk Pantai Gunungkidul, Curiga Dinas Pungli: Memperkaya Oknum

Pedagang es yang didatangi pria berkemeja hitam itu pun hanya terdiam dan menyimak saat diajak bicara.

Ulah oknum yang kerap meminta uang kepada para pedagang kecil itu pun sontak membuat warganet ikut geram.

“opa.ulik : Ayo pak polisi bergerak.. Yg begini banyak banget,, berani nangkep engga?”

“susanto7276 : Pungli ternyata masih merajalela,”

“bukantamagoci : Ga kaget kalo Bekasi. Apalagi tiap Minggu pagi di GOR,”

“upun09 : Klu gua Ibih baik ribut lh. Di bnding ngpanin mnusia g ada guna,”

“trypoernomo : Comot orang nya model kaya penjajahan aja,”

Hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Baca juga: Penjelasan Kades yang Ancam Usir Pelapor Pungli di Sekolah, Sebut Nasihati Pihak LSM yang Meresahkan

Berita Lain Terkait Pungli

Satgas Saber Pungli dan Ombudsman RI menyampaikan laporan sementara terkait pungutan liar di pelayanan publik.

Dari catatan kedua pihak tersebut, diketahui pelayanan keimigrasian termasuk minim aduan pungli.

Hal itu disampaikan kedua pihak saat menghadiri acara "Penguatan Internalisasi Pelayanan Publik" di
Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/8/2024).

 Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol Andry Wibowo mengatakan, layanan keimigrasin termasuk yang paling rendah dalam laporan adanya pungli dari masyarakat.

"Dari aduan yang ada berbasis statistik yang ada sementara waktu, imigrasi termasuk salah satu kantor yang laporan aduannya rendah, sangat rendah," ungkap Andry Wibowo dalam keterangan pers.

"Kami kan ada dua basis, basis online report dan kemudian basis pelayanan publik yang langsung datang ke posko-posko pengaduan. Nah, dari dua statistik ini, imigrasi termasuk salah satu kantor yang memliki catatan pelaporan pengaduan yang relatif sangat kecil, kalau kami lihat dari sejumlah varian layanan imigrasi di seluruh Indonesia," bebernya.

Menurut Andry, kepuasan pada pelayanan publik yang baik merupakan bentuk konsitensi perbaikan sistem yang terus dilakukan di berbagai sektor pelayanan publik termasuk pada layanan keimigrasian.

"Tadi secara random dan spontan kita lakukan interview terhadap customer imigrasi dan dari rundom tersebut mereka umumnya menyatakan puas terhadap pelayanan. Artinya, perbaikan yang dilakukan secara continued, tersistem, terstruktur, terevaluasi secara baik menghasilkan kemudian pelayanan publik dalam sektor imigrasi yang juga lebih baik dari masa lalu dan ini secara spontan disampaikan oleh masyarakat," terang Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam RI itu.

Andry berharap pelayanan publik yang sudah baik dilakukan pihak imigrasi ini dapat dijaga keberlanjutan dan konsistensinya.

"Yang perlu adalah sekarang sustainability atau keberlanjutan, konsistensi dari seluruh petugas imigrasi yang ada petugas imigrasi Bekasi kota ini untuk melaksanakan seluruh peranya yang baik dan berusaha maksimal untuk tidak membebankan rakyat pada biaya-biaya yang tidak diatur oleh undang-undang," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan menyampaikan apresiasi atas pelayanan publik yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bekasi.

"Mengapresiasi pelayanan publik dan inovasi-inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bekasi. Kami mendukung Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bekasi untuk memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani," ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com