TRIBUNJATIM.COM - Gaya hidup mewah yang dipamerkan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Amerika Serikat menuai beragam kritik dari publik. 

Keberadaan Kaesang dan Erina lantas dicari usai pamer gaya hidup mewah melalui media sosial Instagram. 

Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tengah mencari Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal ini disebabkan karena Kaesang diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya akan mengirimkan surat undangan untuk Kaesang.

Nantinya, Kaesang akan diminta untuk klarifikasi tentang penggunaan jet pribadi saat ia pergi ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono.

Baca juga: Ibu Erina Gudono Profesinya Tak Kalah Mentereng dari Jokowi, Mertua Kaesang Pengusaha Asal Kediri

"Surat sedang dikonsepkan, surat undangan. Saya tidak tahu posisi bersangkutan (Kaesang) saat ini ada di mana," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Kantor KPK RI, Jumat (28/7/2024), dikutip dari Tribunnews.

KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.

"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaesang," tutur Alex.

Orang Dekat Tak Tahu Keberadaan Kaesang

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Silfester Matutina mengatakan private jet yang dipakai Kaesang dan Erina bukan milik pribadi.

Sejauh ini, Silfester juga menyebut Kaesang belum bisa dihubungi seusai kasus private jet mengemuka.

"Saya belum bisa menghubungi Mas Kaesang," kata Silfester dilansir dari Tribunnews.

Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie juga mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi.

"Enggak tahu," ujar Grace saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI Andy Budiman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni, serta Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka.

Namun, para elite PSI itu tak kunjung merespons.

Baca juga: Nasib Usaha Kaesang Sekarang, Bisnis Martabak Suami Erina Masih Eksis, Sang Pisang Gulung Tikar?

ICW: Tanggungjawab Moral

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kaesang Pangarep memiliki tanggung jawab moral untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi meski bukan seorang penyelenggara negara. 

ICW tak menampik Kaesang memang tidak punya kewajiban secara hukum untuk melaporkan segala penerimaan fasilitas yang diperolehnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Namun, menurut ICW, kasus ini perlu dipandang sebagai modus dari pihak swasta yang mungkin mencoba memberikan gratifikasi kepada pejabat negara melalui keluarganya untuk menghindari pelanggaran hukum.

Mengingat, Kaesang juga merupakan anak seorang presiden dan adik wakil presiden terpilih. 

"Apalagi Kaesang merupakan anak seorang presiden dan adik wakil presiden terpilih, sehingga agar tidak menjadi spekulasi yang semakin berkembang, Kaesang punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarganya," kata Peneliti ICW Diky Anandya dikutip dari Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Diky pun meminta KPK untuk tak ragu melakukan klarifikasi kepada Kaesang terkait hal ini. 

Ia juga menyarankan agar KPK berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri untuk mendalami dugaan gratifikasi buntut penggunaan jet pribadi ini. 

"ICW mendorong agar KPK melakukan upaya klarifikasi terhadap yang bersangkutan," kata Diky.

Tak Cukup Klarifikasi

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak cukup hanya meminta klarifikasi pada Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi, namun juga harus menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas.

Ia menilai KPK harus menyelidiki kasus ini, terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi untuk meminta jabatan atau proyek melalui Kaesang.

“Jangan-jangan ini adalah suap-menyuap untuk yang lain, tapi melalui yang bersangkutan, melalui Kaesang."

"Kan biasanya begitu, misalnya minta jabatan kepada pejabat melalui istrinya, memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi harus didalami,” kata Yenti, dilansir YouTube Kompas TV, Senin (2/9/2024).

Ia menekankan, conflict of interest menjadi kata kunci dalam kasus ini.

“Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa, dia mempunyai proyek atau tidak, dia punya kepentingan apa tidak, makanya conflict of interest itu menjadi kata kunci,” sambungnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com