TRIBUNJATIM.COM - Demo yang dilakukan sejumlah dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri di Istana Negara, Jakarta pada Senin (3/1/2025) menjadi sorotan.

Peserta demo di antaranya berasal dari Provinsi Aceh.

Ratusan dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh inipub mengumpulkan uang untuk mengirimkan perwakilan mereka berdemonstrasi di depan Istana Negara.

Para dosen tersebut tergabung dalam Aliansi Dosen ASN (Adaksi) Provinsi Aceh.

Kelima perwakilan dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri di Aceh berpartisipasi dalam demonstrasi di depan Istana hari ini.

Pengumpulan dana dilakukan secara sukarela, dengan kontribusi bervariasi antara Rp 100.000 hingga Rp 2 juta.

Baca juga: Tabiat Dosen Ilmu Agama di NTB Lecehkan 10 Mahasiswa, Sosok Disegani, Diisukan Gabung 1 Komunitas

Total uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 27.380.000, cukup untuk memberangkatkan lima dosen ke Jakarta menggunakan pesawat terbang.

Sebelumnya, jika dana tidak mencukupi, mereka bersiap untuk melakukan perjalanan darat menuju Jakarta, yang berjarak sekitar 2.330 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu dua hingga tiga hari.

“Kami patungan, mengajak siapa yang punya luang waktu untuk berangkat ke Jakarta hadir di demonstrasi hari ini. Kami apresiasi kemauan teman-teman menyumbang, ini bukti soliditas seluruh dosen untuk mendesak pencairan tunjangan kinerja,” kata Koordinator Adaksi Aceh, Hamdani, melalui telepon, dikutip dari Kompas.com.

Hamdani menjelaskan tunjangan kinerja yang dijanjikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) hingga saat ini masih belum jelas.

“Bahkan wacana yang disampaikan hanya akan dibayarkan mulai 2025. Sedangkan tunjangan untuk periode 2020-2024 tidak dibayarkan. Itu artinya, negara melanggar aturannya sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hamdani menyoroti ketidakpastian mengenai dana tunjangan kinerja yang disebutkan sebesar Rp 2,5 triliun untuk tahun 2025.

“Bahkan kementerian sendiri dalam sosialisasi dengan para pimpinan perguruan tinggi mengakui belum ada kejelasan mengenai uang Rp 2,5 triliun itu,” jelasnya.

Sebagai solusi, Hamdani berharap agar Presiden turun tangan untuk mengatasi kegelisahan para dosen.

“Kurang sabar apa para dosen ini, sudah sejak 2020 tunjangan kinerja selalu disuruh menunggu-menunggu,” pungkasnya.

Hal serupa juga dilakukan puluhan dosen Politeknik Negeri Madiun.

Mereka berkumpul bersama ratusan Dosen ASN Se Indonesia di Jakarta.

Unjuk rasa yang berlangsung di Bundaran Patung Kuda, Senin (3/2/2025), mendesak pemerintah segera membayarkan Tunjangan Kinerja (Tukin), yang ditunggak selama beberapa tahun lalu.

Koordinator Aksi Perwakilan Massa asal Politeknik Negeri Madiun, Qimyatus Sa'adah, mengatakan, total ada 32 dosen berangkat dari Kota Madiun sejak Minggu (2/2/2025). 

Ia juga merinci, 32 dosen itu terdiri dari dosen PPPK dan PNS bersama beberapa dosen dari Jawa Timur sekitar 110 dosen.

Pihaknya berharap aksi ini bisa ditemui langsung oleh Menteri Diktisaintek. 

“Tuntutan kami masih sama. Yakni meminta tunjangan kinerja untuk dicairkan sesegera mungkin, karena sudah ada peraturan terkait,” ujar Qimyatus.

Menurutnya, Pemerintah dan Kemendiktisaintek juga sudah menerbitkan edaran ada kekeliruan dalam birokrasi di masa kepemimpinan sebelumnya. 

Baca juga: Pegawai Dapat Tukin hingga Rp117 Juta, Pantas Kemenkeu Jadi Kementerian Sultan? Sri Mulyani Jelaskan

“Sehingga secara birokrasi apa yang menjadi hak kami itu tidak diajukan ke Kementerian keuangan seperti itu,” ucapnya.

Dosen Akuntansi Politeknik Negeri Madiun tersebut menuturkan, kurang lebih 300 dosen dari perwakilan seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta.

Oleh karena itu, dalam aksi ini juga dapat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami bertekad memperjuangkan hak kami dengan satu suara menuntut kepada pemerintah,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan. Dirinya menilai, sudah 5 tahun Tukin belum pernah dicairkan.

“Jika ada upaya pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan aksi ini dengan berbagai tekanan dan provokasi, maka tidak akan berhasil,” tuturnya.

Tuntutan ini, lanjut dia, berlaku untuk dosen ASN yang mengajar di PTN Satker, BLU, PTNBH, maupun di LL Dikti. 

“Sebagaimana hak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara. Selama ini, dosen ASN di Kementerian lain telah menerima tukin sejak tahun 2012, sedangkan dosen ASN di Kemendiktisaintek terus diperlakukan tidak adil,” tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com