Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang sempat menawarkan para tenaga honorer bisa bekerja kembali asalkan hanya dibayar tanpa gaji.

"Contoh tenaga (kontrak) Kecamatan tetap mau ingin bekerja, meskipun dibayar dengan pengganti bensin atau BBM. Contoh lagi ada yang memang tenaganya dibutuhkan dengan skema non APBD," ujar Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Ari Murcono ketika dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Ari mengkiaskan, dirumahkanya ratusan tenaga kontrak Pemkab Lumajang merupakan hal yang tidak bisa dihindari lantran bersingunggan dengan regulasi dan kebutuhan anggaran APBD.

"Sedangkan tenaga kontrak yang dapat mengikuti seleksi PPPK juga harus mempunyai masa kerja 2 tahun," kata Ari.

Alhasil, pemutusan kontrak sebanyak 437 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang per Senin 10 Februari 2025 tidak bisa dibendung.

Di sisi lain, salah satu pegawai kontrak Diskominfo Lumajang kecewa atas keputusan pemecatan oleh Pemkab Lumajang. Menurutnya, keputusan tersebut begitu cepat bagi dirinya yang baru saja bekerja di Pemkab Lumajang.

Baca juga: 437 Pegawai Honorer Pemkab Lumajang Diberhentikan, Tiga Posisi Berpeluang Kerja Kembali

Rofiul, salah satu pegawai di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lumajang, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah yang mendadak. 

"Dulu pernah dikasih tahu kalau tidak boleh angkat honorer lagi. Tapi ternyata yang tidak masuk ke database BKN juga ikut kena (pemberhentian)," ucapnya.

Para pegawai kontrak Pemkab Lumajang lain bernama Varel harus menuturkan jika dirinya harus beralih profesi demi tetap menyambung hidup.

Saat bekerja, Varel mengaku telah mendengar desas-desus jika para pegawai kontrak akan dipecat. Alhasil ia memutuskan mundur untuk mencari pekerjaan baru.

"Setelah resign saya mengelola toko di Yoso, sekarang juga lagi proses untuk buka kafe di Yoso, semoga semuanya lancar," kata Varel.