TRIBUNJATIM.COM - Berikut ini informasi terkait jadwal Idul Fitri 2025 versi pemerintah dan Muhammadiyah.

Hari Raya Idul Fitri 2025 menjadi momen yang dinantikan umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan tanggal 1 Syawal kerap menjadi perhatian, terutama karena metode yang digunakan oleh pemerintah dan Muhammadiyah bisa berbeda. 

Lalu, kapan Idul Fitri 2025 akan dirayakan menurut Pemerintah dan Muhammadiyah?

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Syawal 1446 H atau Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

Penetapan tersebut, dilakukan dengan berdasarkan hasil Hisab Wujudul Hilal.

Baca juga: Jadwal Lengkap Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025, Berpotensi Ada 10 Hari Libur, Cek Tanggal

Sementara itu, Pemerintah Indonesia belum menetapkan kapan Idul Fitri 2025.

Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal Hari Raya Idul Fitri melalui proses sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Hingga saat ini, Kemenag belum mengumumkan jadwal resmi untuk sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah.

Namun, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1446 H pada Senin, 31 Maret, dan Selasa, 1 April 2025.

Meskipun tanggal pasti sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 H belum diumumkan, masyarakat diharapkan untuk mengikuti informasi resmi dari Kementerian Agama dan sumber-sumber terpercaya lainnya mengenai penetapan Hari Raya Idul Fitri 2025.

Hingga berita ini ditayangkan, Kemenag baru akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025 mendatang.

Sidang isbat Kemenag ini, akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia memulai puasa Ramadan 1446 H.

Nantinya, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (10/2/25), dikutip dari laman Kemenag.