TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Muncul dugaan Isu kebocoran data saksi menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan.

Data yang seharusnya bersifat rahasia diduga tersebar luas, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pengamat pemilu.

Pengamat politik dari Politica Institute, Mohammad Darry, menegaskan, insiden semacam ini mencederai prinsip kerahasiaan dalam pemilu.

"Ini merupakan pelanggaran serius yang bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu," ujar Darry, Rabu (19/3/2025).

Darry menambahkan, dugaan kebocoran data dapat berimplikasi terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 

Baca juga: Tensi Pilkada Magetan Menghangat, Bawaslu Dalami 2 Laporan Dugaan Kecurangan Jelang PSU

Ia mengingatkan Bawaslu dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan informasi sensitif, termasuk data saksi.

“Jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan dalam penyebaran data ini, maka kasusnya bisa dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diperiksa lebih lanjut,” tegasnya.

Darry juga mengingatkan,  konsekuensi bagi pihak yang terbukti bersalah tidaklah ringan. Jika anggota Bawaslu terbukti terlibat dalam penyebaran data, mereka berpotensi menghadapi sanksi berat, termasuk pencopotan jabatan.

Baca juga: PSU Pilkada Magetan Digelar 22 Maret, KPU Jatim Pilih Akhir Pekan agar Partisipasi Tidak Anjlok

“Pelanggaran seperti ini harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemilu agar lebih waspada dalam mengelola data yang bersifat rahasia,” tambahnya.

Menurutnya, lembaga yang mengelola informasi sensitif, seperti Bawaslu, KPK, BPK, dan kepolisian, wajib menerapkan standar keamanan data yang ketat.

"Kerahasiaan data saksi adalah faktor krusial dalam menjamin kredibilitas pemilu. Jika bocor, dampaknya bisa sangat besar, merusak kepercayaan publik dan proses demokrasi itu sendiri," tuturnya.

Darry mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas dan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih disiplin dalam menjaga keamanan data.

"Menjaga integritas pemilu adalah tanggung jawab bersama. Jika penyelenggara gagal memastikan keamanan informasi, maka kredibilitas pemilu dipertaruhkan," pungkasnya