Karena itu, dia selalu meminta kepada pengusaha agar sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Itu selalu saya pesankan ke semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa jam kerjanyanya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus,” kata Khofifah.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK.

Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK," kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya

"Jika ada pengurangan produksi maka pastikan pengurangan jam atau hari kerja. Prinsip jangan ada PHK," tambahnya.

Sementara itu, Alim Markus memastikan, di Maspion Group tidak akan ada PHK.

Sebab, saat ini banyak investor baru yang masuk di perusahaan yang didirikan tahun 1962 tersebut. Sehingga, kondisi finansial perusahaan masih baik.

“Saya jamin tidak ada PHK. Karena, di Maspion, ada investor yang baru-baru. Jadi, kalau ini PHK, dirumahkan. Saya akan salurkan ke perusahaan yang baru. Sehingga, di Maspion tidak ada PHK,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan akan ada investor yang datang ke Jatim.

Investor itu akan menanam padi dengan jumlah yang banyak.

Bibitnya diambil dari Tiongkok.

“Luar biasa. Investor lainnya juga mau menanam tebu dari Tiongkok. Banyak sekali. Pada 8 April 2025, saya mau ke kantor lagi (Kantor Gubernur Jatim). Kapan dimulai, saya masih mengumpulkan data-datanya dulu. Termasuk izinnya," pungkasnya.