TRIBUNJATIM.COM - Meski belum terbukti siapa sebenarnya dalang di balik pemotongan dana kompensasi sopir angkot dari Dedi Mulyadi, sang Gubernur tak lepas urusan hukum.

Dedi Mulyadi masih terus menyelidiki siapa dalang sebenarnya di balik penyunatan dana tersebut.

Tetapi laporan kepolisian telah masuk dan Dedi Mulyadi enggan mencabut laporan tersebut.

Terbaru, Dedi Mulyadi berhasil mendapatkan fakta dari sosok bernama Nandar.

Nandar Tayana, pengurus Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku ada yang memerintahnya untuk 'menyunat' uang bantuan milik sopir angkot.

Pengakuan itu ia sampaikan saat diundang oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Mulanya, Nandar mendapatkan tugas untuk mengumpulkan sopir angkot, setelah adanya kebijakan dari Gubernur Jabar yang meliburkan operasional angkot di Jalur Puncak Bogor selama libur hari raya Idul Fitri 2025.

Dengan adanya kebijakan tersebut, sopir angkot yang diliburkan pun mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 1 juta, dan sembako senilai Rp 500 ribu.

Nandar menjalankan tugas itu dibantu oleh timnya yang berjumlah lima orang.

"Sampai pagi, dari jam 12 siang sampe pagi, sehari semalem, kita berlima berkoordinasi karena banyak yang berdatangan ke rumah, tolong kata saya datang aja ke rumah. Sampai jam 8 itu mendapatkan 270 angkot yang akan segera dikoordinasikan untuk mendapatkan insentif," kata Nandar.

Baca juga: Sosok Ridwan Kamil, Mantan Gubernur Jawa Barat yang Asetnya Disita KPK, Terkuak Pengakuan ke Golkar

Bahkan, Nandar mengaku sampai tidak tidur untuk mengumpulkan sopir angkot tersebut.

Ia juga mengakui tidak mendapatkan upah dari yang dikerjakannya tersebut.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun menanyakan sosok yang menyuruh koordinasi.

Nandar pun mengaku mendapatkan tugas untuk mengumpulkan sopir angkot dari Sekretaris DPC Organda, Haryadi.

"Ada mandat koordinasi, oknum itu (Pak Haryandi)," katanya, dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (10/4/2025), seperti dilansir TribunJatim.com, Jumat (11/4/2025).

 Dedi Mulyadi pun memastikan sosok yang menyuruh Nandar 'menyunat' uang bantuan milik sopir angkot tersebut.

"Haryandi sekretaris DPC Organda meminta kepada Bapak untuk berkoordinasi dengan sopir-sopir, kemudian agar dikumpulkan uang koordinasi?" tanya Dedi Mulyadi memastikan.

"Betul," jawab Nandar.

Baca juga: Pantas Kepsek Dedi Mulyadi Kini Dicopot usai Minta Siswa Berbaju Lebaran, Kepsek Lain Ketar Ketir

Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta itu menanyakan besaran uang yang diminta dari sopir angkot.

"Berapa itu Bapak Haryandi minta uang koordinasinya?" tanya Dedi Mulyadi.

"Waktu itu dia katanya, kalau bisa sih sampai Rp200 ribu," ucap Nandar.

Akan tetapi, Nandar tidak mengetahui pasti berapa sopir angkot yang menyetorkan uang.

"Untuk itu kurang paham, saya hanya memberikan rekomendasi karena data saya sama data di provinsi tidak sama," terangnya.

Ia memastikan ia hanya menerima uang dari sopir angkot bernama Emen.

"Cuma terima itu dari Pak Emen," tandasnya.

Baca juga: Warga Lelah Jadi Kambing Hitam soal Sampah di Pantai Teluk, Ngaku Sudah Tak Buang: Kami Bukan Pelaku

Sementara itu, 

Sekretaris DPC Organda Kabupate Bogor, Haryandi membantah adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

Berdasarkan hasil penelusurannya, hal itu adalah inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing.

"Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih."

"Yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," terangnya, Kamis (3/4/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

Haryandi mengungkapkan, uang yang terkumpul sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot itu berjumlah Rp3,2 juta.

Ia pun menegaskan dalam menghimpun uang tersebut tidak ada paksaan.

Selain itu, kata dia, tidak semua sopir angkot memberikan uang yang disebutnya sebagai ucapan terima kasih tersebut.

Disebut uang ucapan terima kasih lantaran timnya telah membantu proses pendataan dalam Waktu singkat setelah kebijakan kompensasi bagi sopir angkot itu diterapkan.

"Sekali lagi, kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan tidak benar adanya."

"Tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberi ancaman pada oknum yang melakukan pemotongan beralasan bantuan sukarela.

Ia mengatakan, hidup para oknum tidak akan bisa tenang.

Baca juga: Thaif Ditabrak Pembalap Liar sampai Kritis Malah Dihujat di Medsos, Kakak Resah Kasus Mandek

Ya, Dedi tegas tak akan beri ampun pada oknum yang memotong uang kompensasi sopir angkot.

Ia tak akan tinggal diam dan tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Menurut Dedi yang akrab disapa KDM, kasus ini sudah termasuk ranah tindak pidana dan merugikan ratusan sopir angkot, khususnya di wilayah Bogor.

Proses hukum pun akan terus berjalan sampai mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

"Untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus berjalan," tegas Dedi.

KDM juga akan mengganti uang kompensasi para sopir angkot di Kabupaten Bogor yang dipotong oleh oknum Dishub, Organda, dan KKSU.

Ia menegaskan, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya siap mengganti kerugian tersebut.

"Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp200.000 lagi sebagai uang pengganti," ujar Dedi.

Ia menyayangkan tindakan pemotongan tersebut, mengingat uang sebesar Rp200.000 sangat berarti bagi kehidupan keluarga para sopir. 

Menurutnya, nominal tersebut bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga selama empat hari.

"Rp200.000 berarti bagi mereka, artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp50.000 per hari," jelasnya.

Dedi pun menyindir keras pihak-pihak yang mengembalikan uang kompensasi sopir angkot Puncak Bogor.

Sebab menurut Dedi Mulyadi, uang tersebut dikembalikan karena sebelumnya ada pengambilan.

Meski para oknum mengaku tidak meminta, namun Dedi Mulyadi tak percaya begitu saja.

Ia meminta agar pihak-pihak yang menerima uang diselidiki.

"Tadi sopirnya sudah menyampaikan pernyataan, geus dibalikeun ceunah (sudah dikembalikan katanya)," kata Dedi di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial.

Namun meski begitu, Dedi meminta agar dugaan pungutan tetap diselidiki.

"Kalau saya sih, ya selidiki aja, agar itu tidak menjadi kebiasaan," tegasnya.

Bahkan meski sudah dikembalikan, kata KDM, hal itu jadi masalah yang lain.

"Kalau pun barangnya sudah dikembalikan, hal yang lain. Tapi BAP-nya harus tetap ada," tegas Dedi lagi.

Baca juga: Ambulans Kehabisan BBM, Jenazah Dibawa Pulang Keluarga Pakai Pikap, Direktur RSUD Minta Maaf

KDM juga mengatakan, tindakan ini merupakan aksi premanisme, baik oleh oknum berseragam atau tidak.

"Berseragam ataupun tidak, preman tetaplah preman," katanya.

"Ada sopir angkot yang menyampaikan bahwa ada Rp200 ribu tuh dipotong, tapi katanya tidak dipotong."

"Itu mah sukarela, karena sukarela dan jadi ribut, akhirnya dibalikin lagi," beber Dedi.

Dedi Mulyadi pun bersyukur kalau uangnya saat ini sudah dikembalikan.

"Ya alhamdulillah lah kalau dibalikin lagi," katanya.

Namun ia menegaskan kalau aksi tersebut tetap merupakan tindakan premanisme.

"Tapi kalau itu adalah pelaku yang dilakukan oleh ASN atau kelompok lain berbentuk organisasi, saya kekeuh menyatakan bahwa itu premanisme," kata dia.

Dedi Mulyadi pun membedakan antara preman berseragam dan tidak.

"Ada preman yang tidak punya seragam, ada preman yang punya seragam," katanya.

Namun lanjut Dedi, hal itu tetap tidak boleh dilakukan di Kabupaten Bogor.

"Intinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan tugas dan kewenangan dia, dan mengambil hak-hak orang lain."

"Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi," pungkas Dedi.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com