Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengebut pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melakukan ground check door to door ke rumah - rumah warga.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati menuturkan pemutakhiran DTSEN tersebut merupakan wujud pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Dalam pelaksanaannya, ground check ini melibatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"(Pendamping) PKH mendapatkan mandat untuk ground check. Progres jawa Timur sudah 51 persen, sedangkan Trengalek 45 persen insyaallah teman-teman menyanggupi hingga akhir April bisa 100 persen," kata Christina, Rabu (16/4/2025).

Baca juga: Segera Bangun Sekolah Rakyat, Pemkab Trenggalek Sediakan Lahan 5,6 Hektare di Kecamatan Bendungan

Christina menjelaskan data awal yang dibawa saat melakukan ground check tersebut merupakan kompilasi dari berbagai macam sumber data, mulai dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) hingga penerima manfaat dari Pertamina dan PLN.

"Data tersebut dikompilasi lalu dicek di lapangan. Ground check ini menjadi kunci agar data tetap akurat dan relevan serta tepat sasaran kepada KPM (keluarga penerima manfaat) yang membutuhkan," jelasnya.

Di Trenggalek sendiri ada 37 ribu lebih KPM yang akan dilakukan pemutakhiran. Christina meminta kepada petugas agar menjalankan tugasnya secara profesional dan menyampaikan data sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Baca juga: Petani Trenggalek Semringah, Bulog Serap Gabah Kering Basah Rp 6.500 per Kilogram

"Ground check ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan ke 2 tahun 2025. Pak Bupati sangat serius mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, jangan sampai dalam ground check ini ada KPM yang seharusnya dapat justru tidak dapat sebaliknya ada keluarga yang mampu tapi malah dapat," pungkasnya.