Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menyoroti potensi peningkatan kasus kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2025.

Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk bertindak cepat dalam upaya pencegahan dan penanganan dini kasus DBD di masyarakat.

“Langkah mitigasi harus segera dilakukan, salah satunya melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai bahaya DBD, gejala awal, serta cara pencegahannya,” ujar Eko, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gejala DBD seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan.

Hal ini dapat meningkatkan risiko kematian.

“Banyak warga menyepelekan gejala awal karena kurang paham. Saat kondisi sudah memburuk, baru diketahui positif DBD. Ini yang berbahaya,” tegasnya.

Eko juga menekankan pentingnya pemeriksaan dini ke fasilitas kesehatan saat muncul gejala demam dan nyeri sendi, agar infeksi tidak berkembang menjadi lebih parah.

Selain edukasi, Komisi D juga mendorong Dinkes untuk menggencarkan upaya pemberantasan sarang nyamuk dan melakukan fogging di wilayah terdampak, terutama saat musim penghujan seperti saat ini.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar penyebaran DBD dapat ditekan dan angka kematian tidak meningkat. 

Mengantisipasi potensi lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mengintensifkan berbagai langkah pencegahan berbasis komunitas, termasuk kampanye "Malang Resik, Ga Ono Jentik".

Baca juga: Awal 2025, Jumlah Kasus DBD di Tuban Turun Tapi Angka Kematian Naik, Anak di Usia ini Paling Rentan

Upaya ini dilakukan menyusul tercatatnya 389 kasus DBD sejak awal tahun hingga 2 Mei 2025, dengan tiga korban meninggal dunia.

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan, penularan DBD berpotensi menjadi wabah jika tidak ditangani secara sistematis.

Karena itu, pihaknya kini menekankan pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan pendekatan 3M Plus dan memperkuat peran masyarakat.

"Kampanye 'Malang Resik, Ga Ono Jentik' digelar mulai 7 hingga 14 Mei untuk menggerakkan warga. Satu kader akan memantau 10 rumah di sekitarnya guna memeriksa jentik dan memastikan Angka Bebas Jentik (ABJ) minimal 95 persen," jelas Husnul.

Tak hanya itu, Dinkes juga mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD serta mendorong program Gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (G1RIJ) di setiap wilayah.

Tren kasus DBD di Kota Malang menunjukkan pola fluktuatif.

Tahun 2023 tercatat 462 kasus dengan empat kematian, meningkat pada tahun 2024 menjadi 777 kasus.

Sedangkan tahun ini, dalam empat bulan pertama saja sudah mendekati 400 kasus.

Meski begitu, Husnul menekankan, investigasi masih berjalan terkait penyebab pasti kematian tiga pasien DBD tahun ini.

"Kami perlu memastikan apakah murni akibat DBD atau ada penyakit penyerta," ujarnya.

Dinkes juga terus mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala DBD sejak dini dan menjaga lingkungan tetap bersih agar nyamuk aedes aegypti tak berkembang biak.

Langkah 3M Plus, seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas, tetap menjadi kunci utama pencegahan.