Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa lembaganya siap menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar dialog bersama anggota DPRD Kota Malang di gedung dewan, Kamis (4/9/2025).
Isu demonstrasi yang sempat mencuat di Kota Malang pada pekan ini ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata.
Dinas Perhubungan Kota Malang tengah mencatat nilai kerusakan fasilitas lalu lintas akibat dampak demonstrasi yang terjadi pekan lalu.
DPRD Kota Malang ambil langkah antisipasi menyelamatkan dokumen penting dan gelar rapat paripurna secara hybrid
Suasana di kawasan Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (1/9/2025) siang terpantau kondusif
Menyusul rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa dan masyarakat, jajaran DPRD Kota Malang memastikan tetap berkantor seperti biasa.
Komisi B DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk menerapkan retribusi berbasis elektronik di pasar
Pemimpin Cabang Bulog Malang, M Nurjuliansyah Rachman, menjelaskan, realisasi penyaluran SPHP baru sekitar 4.160 ton, atau 18 persen dari target.
Petani tidak bisa menjual gabah di harga Rp 6.500 sesuai ketentuan dari pemerintah. Di Kecamatan Singasari, petani mematok harga gabah
Pendistribusian seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di Malang masih berlangsung, direncanakan rampung akhir Agustus 2025.
Atasi kelangkaan beras medium di pasaran Malang, dewan sebut butuh campur tangan serius pemerintah pusat agar tidak berlarut-larut.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan program bantuan Rp 50 juta per Rukun Tetangga (RT) akan tetap menjadi prioritas pemerintah kota
Pedagang Pasar Besar Malang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras medium, ungkap sejumlah faktor yang mempengaruhi.
Dispangtan Kota Malang laksanakan pasar murah di lima kecamatan, bakal digelar di kantor kecamatan, kelurahan, hingga lapangan terbuka.
Pemkot Malang mendukung penuh kebijakan waste to energy untuk mengatasi persoalan sampah, bisa terealisasi tahun 2025 ini.
DPRD Kota Malang mendorong eksekutif bisa bergerak maksimal mengimplementasikn program nasional yang dilakukan di daerah.
Persoalan sampah plastik sekali pakai menjadi perhatian serius berbagai pihak, DPRD Kota Malang konsen membuat Ranperda.
“Kami ingin meringankan beban masyarakat. Jadi PBB Rp 30 ribu akan digratiskan,” tegas Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Tanggapi temuan mikroplastik pada masyarakat termasuk ibu hamil, DPRD Kota Malang dorong regulasi pembatasan plastik sekali pakai.