"Saya di bulan Juni Juli dan seterusnya akan melakukan pembinaan preman-preman yang biasa bikin onar, akan kami masukkan ke barak militer untuk mendapat pendidikan dan dikoneksikan dengan pembangunan," kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan menangani preman, pemabuk dan pelaku gangguan terhadap pelaku UMKM dan investasi.
 
Rencananya, Dedi Mulyadi akan memasukkan preman-preman tersebut ke barak militer untuk dilakukan pembinaan.

"Premanisme ini juga terjadi karena tidak ada pekerjaan alias menganggur, tetapi ingin punya duit cuma duduk nongkrong, bergerombol di suatu tempat mendapatkan duit," kata Dedi

Pemerintah akan memberikan solusi dengan mengarahkan keluarga tersebut untuk bekerja sebagai kuli infrastruktur pembangunan.

Mereka akan menerima upah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

"Mereka akan bekerja di pembangunan-pembangunan yang hari ini digerakkan oleh Pemprov Jabar, bangun jalan, bangun irigasi, bangun jembatan, bangun sekolah, dan banyak lagi, 

Mereka adalah upaya untuk sadar bahwa meraih uang harus dilakukan dengan cara berkeringat, tidak boleh hanya hidup dengan mudah dari kesulitan orang lain," tandas Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut tak hanya mengirimkan siswa bermasalah saja ke barak militer, ia juga ingin mengirimkan siswa-siswa SMA terbaik untuk jalani pelatihan militer di Barak TNI.

Selain para pelajar, Dedi juga mengatakan program pendidikan militer juga akan menyasar pegawai Pemprov Jabar yang malas dan sering bolos.

Baca juga: Maulana Akbar Lamar Putri Karlina, Dedi Mulyadi Kunjungi Makam Istri Pertama: Anak Kau Sudah Dewasa

Kritik dari Komnas HAM, DPR dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara.

Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.

Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan.

Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Grid